Wagub DKI soal Serapan Minim Dana Banjir: Ada Kendala Teknis

Realisasi anggaran program pengendalian banjir di Jakarta pada APDB Tahun Anggaran 2019 baru sebatas 63,76 persen atau Rp2,11 triliun dari total anggaran Rp3,31 triliun.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut penyerapan anggaran yang tidak maksimal itu disebabkan kendala teknis di lapangan.

"Dapat saya sampaikan bahwa hal tersebut disebabkan kendala teknis di lapangan," kata Riza dalam Rapat Paripurna tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jakarta Tahun Anggaran 2019 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (27/7).

Riza diketahui hadir ke hadapan anggota DPRD mewakili Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang tak dapat hadir dalam rapat tersebut.

Dalam paparannya, Riza memastikan Pemprov DKI Jakarta tetap melaksanakan langkah antisipasi dan kesiapsiagaan menghadapi musim hujan melalui pemeliharaan sarana dan prasarana pengendalian banjir secara rutin.

Dalam rapat paripurna hampir seluruh fraksi di DPRD Jakarta mempertanyakan realisasi anggaran program pengendalian banjir. Di antaranya Fraksi PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, PSI, Demokrat, PKS, NasDem, PAN, serta Fraksi PKB-PPP

Lebih lanjut, Riza mengakui bahwa percepatan pembangunan waduk dalam kota seperti Waduk Brigif, Waduk Pondok Rangon, Waduk Cimanggis, dan Proyek Sodetan Kampung Walang Ancol sudah dianggarkan pada tahun 2020-2022. Sementara untuk percepatan pembangunan bendungan Sukamahi dan Ciawi, Pemprov DKI juga telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Selain itu, Riza juga mengatakan bahwa program percepatan pembangunan vertical drainase sebagai salah satu upaya menanggulangi banjir juga masih terus dilakukan.

"Dapat saya sampaikan bahwa hal tersebut telah dilaksanakan dengan realisasi lebih dari 4.000 titik yang tersebar pada aset milik pemerintah, dan belum termasuk yang dilaksanakan oleh gedung-gedung swasta dan pemukiman masyarakat yang dipersyaratkan melalui proses perizinan IMB," kata Riza.

"Eksekutif akan menggerakkan masyarakat untuk terlibat langsung dalam pembangunan vertical drainase melalui percontohan di 10 kelurahan di Jakarta Selatan," imbuhnya.

Politikus Partai Gerindra itu menambahkan, Pemprov DKI juga akan lebih memaksimalkan kinerja dalam mengantisipasi banjir melalui penanganan mormalisasi sungai, waduk, empang, kali, situ, dan sarana penampungan dan penyerapan air.

"Eksekutif telah melaksanakan peningkatan kapasitas kali yang menjadi kewenangan Pemprov DKI Jakarta, dan secara rutin melaksanakan pemeliharaan saluran," tuturnya.