DPR Desak Nadiem Pakai Dana Darurat Bantu Data Internet Siswa

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) segera mengajukan dana darurat pendidikan.

Menurutnya, pengajuan dana darurat pendidikan bisa menjadi solusi atas persoalan penyelenggaraan pendidikan di tengah pandemi virus corona atau Covid-19 sekaligus percepatan penyerapan anggaran penanganan Covid-19 yang dikeluhkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Sudah saatnya Kemendikbud mengajukan dana darurat pendidikan sehingga bisa mempercepat penyelesaian masalah yang ada seperti minimnya kuota internet bagi siswa sekaligus juga menjadi jawaban atas keluhan Presiden terkait rendahnya penyerapan Dana Covid-19," ujar Syaiful kepada CNNIndonesia.com, Selasa (4/8).

Dia menyampaikan, pola pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang diterapkan di tengah pandemi Covid-19 telah menghadirkan sejumlah masalah kepada siswa.

Banyak siswa yang tak memiliki telepon seluler pintar (smartphone) atau tidak punya uang untuk membeli data internet, hingga akses internet yang tidak merata di sejumlah daerah.

Menurutnya, kondisi tersebut memaksa para siswa melakukan berbagai macam cara yang tidak tepat dilakukan di tengah pandemi Covid-19 untuk bisa mengikuti PJJ.

"Ada yang pergi ke warung kopi untuk dapat jaringan internet gratis, ada yang patungan dan berkumpul bersama untuk beli modem data, hingga naik ketinggian untuk dapat sinyal. Bahkan ada siswa yang nekat berangkat sekolah sendirian karena tidak punya smartphone," kata dia.

Berangkat dari itu, Syaiful meminta pemerintah merespons berbagai persoalan teknis PJJ ini secara cepat. Menurutnya, pengajuan dana darurat pendidikan bisa menjadi solusi.

Politikus PKB itu menambahkan, pemerintah seharusnya secara khusus menyediakan dana darurat pendidikan untuk memastikan para peserta didik mendapatkan hak-hak selama masa pandemi Covid-19.

"Dana darurat Pendidikan bisa digunakan untuk subsidi kuota data, pembelian smartphone untuk siswa, hingga menambah honorarium bagi para guru yang juga harus bekerja ekstra keras selama pembelajaran jarak jauh karena mereka harus melayani pertanyaan siswa di luar jam-jam kerja," tutur Syaiful.

Sebelumnya, Jokowi menyindir aura krisis dalam penanganan Covid-19 yang belum ia lihat di kementerian atau lembaga.

Pernyataan disampaikan Jokowi lantaran masih ada anggaran penanganan Covid-19 yang belum masuk dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA). Padahal, Jokowi beberapa kali telah mengingatkan hal tersebut kepada jajarannya.

"Di kementerian, di lembaga, aura krisisnya betul-betul belum, masih kejebak pada pekerjaan harian. Enggak tahu prioritas yang harus dikerjakan," ujar Jokowi saat memberikan pengarahan pada rapat terbatas terkait Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang juga disiarkan lewat akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (3/8).

Nadiem sendiri telah mengakui pulsa internet jadi salah satu kendala dalam pembelajaran jarak jauh di masa pandemi. Dia juga memperbolehkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dimanfaatkan untuk membeli pulsa murid-murid dan guru yang terkendala secara ekonomi dalam sistem PJJ.

"Kami sudah memperbolehkan dana BOS itu digunakan untuk pulsanya murid-murid. Tapi mungkin ini perlu kita sosialisasikan lebih banyak dan mungkin akan kembali kami kaji sebagai masukan," kata Nadiem seperti dikutip dari Antara.