Survei: Pemerintah Kurang Bersih, Berantas Korupsi Lebih Baik

Survei Akurat Poll mengatakan pemberantasan korupsi di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dianggap lebih baik bila dibandingkan pada masa presiden RI sebelumnya. Meski begitu, mayoritas masih menilai pemerintah kurang bersih.

Survei ini memiliki 1.210 responden di 34 provinsi. Dengan menggunakan metode penarikan sampel multistage random sampling, survei punya margin of error atau toleransi kesalahannya +/- 2,8 persen. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara tatap muka pada 15-24 Juli.

Akurat Poll sendiri diketahui tak masuk daftar lembaga survei yang diakui oleh Perhimpunan Survei Opini Publik (Persepi).

"Jika dibandingkan dengan kepemimpinan Presiden sebelumnya, kondisi ekonomi, politik, keamanan, dan penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan pelaksanaan tata pemerintahan dianggap lebih baik," Adlan dalam rilis surveinya secara daring, Selasa (4/8).

"Meski demikian, 'lebih baik' yang dipersepsi publik tersebut masih berada di bawah angka 50 persen," kata lanjutnya.

Dalam pertanyaan soal seberapa bersih atau tidak bersih pemerintahan dari praktik suap dan korupsi, 47,4 persen responden menjawab kurang bersih.

Selain itu, 26,9 persen menyebut cukup bersih, 11,6 persen menyatakan tidak bersih sama sekali, dan hanya 0,9 persen yang menjawab sangat bersih. Sisanya, tak menjawab pertanyaan.

Pada bagian hasil kinerja pemerintah, pemberantasan korupsi mendapat penilaian buruk dari 42,5 persen responden. Sebanyak 37,6 persen menyatakan baik, 5,2 persen memandang sangat buruk, dan 1,2 persen menilai sangat baik.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) meragukan kinerja Jokowi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Jokowi dianggap ingkar janji karena menyetujui revisi UU KPK yang melemahkan lembaga antirasuah.