Kecam Penggusuran, Ratusan Petani Sumut Akan Kemah di Istana

CNN Indonesia | Sabtu, 08/08/2020 20:13 WIB
Ratusan petani yang berjalan kaki dari Medan, Sumatera Utara ingin meminta Presiden Jokowi bersikap atas penggusuran lahan. Ilustrasi demonstrasi yang dilakukan petani (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia --

Sedikitnya 170 petani yang tergabung dalam Serikat Petani Simalingkar Bersatu (SPSB) dan Serikat Tani Mencirim Bersatu (STMB) telah tiba di Jakarta pada Jumat (7/8). Mereka berjalan kaki dari Medan, Sumatera Utara, lebih dari 40 hari.

Mereka ingin berkemah di depan Istana Negara mulai Senin (10/8) untuk menunggu keputusan Presiden Joko Widodo menanggapi penggusuran areal lahan dan tempat tinggal yang mereka kelola dan tempati sejak tahun 1951.

"Senin [mereka] akan mulai aksi di depan Istana. Rencananya akan kemah di depan Istana sampai ada keputusan politik yang jelas dari Presiden," kata Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria, Dewi Kartika sebagai pihak yang ikut mengawal aksi jalan kaki ratusan petani SPSB dan STMB kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (8/8).


Para petani, lanjutnya, akan bertahan di Jakarta sampai pemerintah membuat kebijakan politik agar aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait bisa segera dilepaskan dan konflik agraria yang terjadi segera diselesaikan melalui redistribusi tanah serta reforma agraria.

Dewi menerangkan bahwa kasus di Sei Mencirim merupakan kasus lama. Menurutnya, para petani di STMB sudah memiliki Surat Keputusan (SK) Landreform. Sementara itu, lanjut dia, kasus yang terjadi di Simalingkar ialah terkait dengan perubahan dari hak guna usaha (HGU) menjadi hak guna bangunan (HGB).

"Ini yang sekarang dituntut warga, baik Kementerian Agraria dan Tata Ruang maupun Kementerian BUMN untuk segera turun tangan, karena sudah digarap dan dikuasai oleh warga. Bahkan ada hak milik, SK Landreform sudah dikuasai warga, sudah ada pemukiman, kemudian kebun masyarakat, dan sudah dilaporkan ke banyak pihak," katanya.

Para petani yang tergabung di SPSB dan STMB ini sebelumnya telah bertemu dengan Komisi VI DPR RI yang merupakan mitra kerja dari Kementerian BUMN. Menurut Dewi, Komisi VI DPR akan melakukan pemetaan dan investigasi lebih dahulu terkait kasus ini.

"Mereka sempat ditemui Komisi VI, perwakilan petani itu dan dipanggil juga pihak BUMN, mereka baru mau melakukan semacam mapping atau investigasi terhadap kasus ini. Petani akan bertahan di Jakarta sampai ada keputusan politik dan terobosan hukum," katanya.

(mts/bmw/bmw)

[Gambas:Video CNN]