Soal Toa Banjir, Pengamat Nilai Anies Lempar Tanggung Jawab

Pengamat kebijakan publik Azas Tigor Nainggolan menilai kritik Gubernur DKI Anies Baswedan terhadap pengadaan toa banjir adalah sebuah bentuk inkonsistensi karena melempar tanggung jawab kepada bawahannya.

"Dia enggak konsisten, dia mau lempar tanggung jawab ke anak buahnya," kata Tigor saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (10/8).

Diketahui, pada awal tahun, ketika banjir besar menerjang Jakarta, Anies sempat berujar bahwa pihak kelurahan harus berkeliling kampung menggunakan toa sebagai bentuk sistem peringatan dini bencana.

Belakangan, kebijakan tersebut dikoreksi. Dalam video rapat pengendalian banjir yang diunggah di akun Pemprov DKI di Youtube pada Kamis (6/8), Anies mengatakan bahwa toa bukan sistem peringatan dini banjir.

"Ini bukan early warning system, ini toa," kata Anies.

Seusai rapat itu, BPBD DKI mengakui ada pembatalan pengadaan toa meski menyebut itu akibat pengalihan anggaran untuk penanganan Covid-19.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut toa bukan early warning system banjir. (Foto: CNN Indonesia/ Safir Makki)

Tigor mengatakan sejak awal pengadaan pelantang suara bukan bagian dari peringatan dini bencana di Jakarta. Menurut dia, sistem peringatan dini atau early warning system (EWS) adalah sistem agar masyarakat mengetahui sejak awal bahwa akan terjadi banjir di tempatnya.

Sistem tersebut bisa berupa informasi penyebab banjir karena curah hujan yang tinggi, maupun banjir kiriman.

"Toa itu bukan sistem, toa itu alat. Anies sudah mengakui, pada saat banjir 1 Januari lalu, Jakarta tidak punya EWS," ujar Tigor.

Menurut dia, saat ini Pemprov DKI harus mulai membangun sistem peringatan dini dan deteksi dini sebelum musim penghujan dan banjir melanda Jakarta.

Sistem deteksi dibutuhkan untuk mendeteksi curah hujan maupun kondisi air di hulu. Lalu, informasi yang didapat dari deteksi dini tersebut bisa langsung disebarkan ke masyarakat lewat media sosial ataupun dengan pesan singkat ke telepon seluler masyarakat yang berpotensi menjadi korban banjir.

"Dari situ, pemprov DKI Jakarta dan warga bisa antisipasi, lalu disiapkan yang berjalan emergency response-nya, gitu. Jadi satu kesatuan," tuturnya.

Program pengadaan pelantang suara ini sempat digagas oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada awal tahun setelah banjir besar menerjang wilayah Ibu Kota di awal tahun.

Berdasarkan catatan CNNIndonesia.com, pada awal tahun, Pemprov DKI bahkan telah menganggarkan peringatan dini bencana pada tahun 2020 sebesar RP4.362.501.441 (Rp4,3 miliar). Jumlah tersebut termasuk kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Pusat Data dan Informasi Kebencanaan (DIMS, EWS, Medsos, dan Call Center 112).