Pusat Beri Pinjaman, DKI Usul Anggaran Banjir 2020-2021 Rp5 T

CNN Indonesia | Kamis, 06/08/2020 05:41 WIB
Bappeda DKI mengaku mengusulkan anggaran penanganan banjir untuk dua tahun senilai Rp5,3 T setelah ada pinajaman dari Pemerintah Pusat. Pengerukan kali, salah satu proyek pengendalian banjir. (Foto: CNN Indonesia/Bisma Septalisma)
Jakarta, CNN Indonesia --

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Nasruddin Djoko mengatakan pihaknya mengusulkan anggaran program pengendalian banjir 2020-2021 hingga Rp5,3 triliun.

Rinciannya, anggaran pengendalian banjir 2020 diusulkan sebesar Rp1,7 triliun, anggaran 2021 Rp3,6 triliun.

"Sekitar segitu, sekali lagi ini usulan dan kita belum dikucurkan juga," kata Nasruddin saat dikonfirmasi, Selasa (4/8).


Usulan anggaran tersebut diajukan setelah Pemerintah Provinsi DKI mendapat dana pinjaman dari pemerintah pusat sebesar Rp12,5 triliun. Pinjaman untuk DKI Jakarta terdiri dari usulan pinjaman untuk tahun ini senilai Rp4,5 triliun dan Rp8 triliun di 2021.

Lebih lanjut, Nasruddin mengatakan saat ini pihaknya juga masih terus menggodok soal usulan anggaran banjir dan program lainnya. Oleh karena itu, menurut dia, angka tersebut masih bisa berubah.

"Ini usulan kita ya, kami belum berani bilang ini sudah jadi pinjaman tetapi ini masih terus digodok karena ada yang disebut dengan maksimal pagu, syukur kalau ini bisa disetujui," jelas Nasrudin.

Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani menyetujui pemberian pinjaman senilai Rp16,5 triliun untuk DKI Jakarta dan Jawa Barat. Ia menilai kedua provinsi ini berdampak besar terhadap penanganan Covid-19 dan perbaikan ekonomi.

"Kalau DKI Jakarta dan Jawa Barat bangkit, dua wilayah itu bisa 30 persen dari PDB Indonesia, jadi pengaruhnya besar ke ekonomi kita," aku Sri, beberapa waktu lalu.

Persoalan anggaran banjir ini sempat disorot DPRD DKI Jakarta. Ketua Komisi D DPRD DKI Ida Mahmudah meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap menjalankan program pencegahan banjir di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

"Untuk program pengendalian banjir harus tetap terlaksana, walaupun belum dilaksanakan, seperti (pembangunan) rumah pompa," kata Ida saat dikonfirmasi, Selasa (4/8).

Ida juga menyatakan bahwa program normalisasi sungai di Jakarta sempat terhenti karena pandemi Covid-19. Pasalnya, semua anggaran yang ada saat itu dialihkan semua untuk penanganan Covid-19.

Di sisi lain, realisasi anggaran program pengendalian banjir di Jakarta pada APDB 2019 baru 63,76 persen atau Rp2,11 triliun dari total anggaran Rp3,31 triliun. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut ada kendala teknis di lapangan.

(dmi/arh)

[Gambas:Video CNN]