LSM Minta Polisi Setop Kasus Jerinx, Tukar Ide Lebih Baik

CNN Indonesia | Kamis, 13/08/2020 11:31 WIB
Kriminalisasi terhadap Jerinx terkait Polisi didesak menghentikan kasus Jerinx. (Foto: Dok.I Wayan “Gendo” Suardana)
Jakarta, CNN Indonesia --

Aliansi Masyarakat Sipil mendesak aparat kepolisian menyetop kasus ujaran "IDI kacung WHO" dengan tersangka musikus I Gede Ari Astina alias Jerinx karena ada masalah dalam penggunaan pasal.

Alih-alih kriminalisasi, pernyataan Jerinx lebih didorong untuk ditanggapi dengan pertukaran gagasan atau diskursus.

"Kepolisian untuk menghentikan penyidikan perkara ini," kata Aliansi, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (13/8).


Aliansi Masyarakat Sipil ini sendiri terdiri atas sejumlah LSM, yakni ICJR, Elsam, PIL-NET, IJRS, HRWG, DebtWatch Indonesia, IMPARSIAL, PBHI, YLBHI, LBH Pers, Greenpeace Indonesia, PSHK, Indonesia for Global Justice, Yayasan Satu Keadilan, ICEL, LeIP.

"Adapun pernyataan Jerinx terhadap penanganan Covid-19 yang kontraproduktif perlu menjadi pemicu untuk menghadirkan diskursus publik yang lebih sehat, ketimbang menggunakan jalur kriminalisasi melalui instrumen UU ITE," lanjut pernyataan itu.

Aliansi menyebut setidaknya ada tiga masalah dalam proses kasus hukum terhadap jerinx itu.

Pertama, dalam hal penggunaan pasal 28 Pasal 28 ayat (2) (UU ITE) yang berisi tentang penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagai perbuatan yang dilarang.

Menurut Masyarakat Sipil, ketentuan pada pasal tersebut seharusnya digunakan untuk menjerat ekspresi yang termasuk niat penghasutan untuk melakukan tindakan kebencian, kekerasan, atau diskriminasi.

Aliansi Masyarakat Sipil menjelaskan ada enam hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan sebuah ekspresi sebagai ujaran kebencian. Yakni, konteks di dalam ekspresi tersebut; posisi dan status individu yang menyampaikan ekspresi tersebut.

Infografis Penghina Jokwoi yang Tersandung UU ITEFoto: CNN Indonesia/Asfahan Yahsyi

Selain itu, niat dari penyampaian ekspresi untuk mengadvokasi kebencian dan menghasut; kekuatan muatan dari ekspresi; jangkauan dan dampak dari ekspresi terhadap audiens; serta kemungkinan dan potensi bahaya yang mengancam atas disampaikannya ekspresi.

Mereka menilai ungkapan Jerinx dalam akun Instagram-nya tidak memenuhi unsur tersebut. Khususnya terkait unsur niat, yang menjadi tolak ukur pembeda ekspresi yang sah dengan ujaran kebencian.

"Rentannya penyalahgunaan pasal incitement to hatred ini mengharuskan aparat penegak hukum berhati-hati dalam menilai suatu ekspresi memiliki muatan bahaya serius, sehingga dipidana. Sedangkan dalam peristiwa ini, kualifikasi bahaya tersebut belum terpenuhi," lanjut Aliansi.

Kedua, penggunaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang distribusi konten elektronik yang memuat pencemaran nama baik.

Menurut Aliansi Masyarakat Sipil, pasal ini seharusnya mengacu pada Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dua pasal tersebut mengatur soal pencemaran nama baik individu.

Sedangkan dalam kasus Jerinx, pihak yang diduga tercemar nama baiknya adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang merupakan institusi.

Di samping itu, Pasal 27 ayat (3) UU ITE juga merupakan delik aduan absolut. Artinya, harus pihak terkait yang melaporkannya, bukan perwakilan.

"Secara otomatis Pasal 27 ayat (3) UU ITE sama sekali tidak dapat diterapkan terhadapnya (Jerinx)," kata Aliansi.

Aliansi pun mendesak Kejaksaan, yang kelak akan menerima berkas kasus dari kepolisian, untuk menolaknya karena kesalahan dalam penerapan pasal-pasal itu.

Infografis Fakta Vaksin Covid-19 China SinovacFoto: CNN Indonesia/Fajrian

"Kejaksaan sebagai 'Dominus Litis' yang memiliki kewenangan untuk menuntut perkara ini, harus dengan tegas menolak perkara, sebab pasal-pasal yang digunakan untuk menjerat Jerinx ini jelaslah tidak sesuai dengan maksud pembentukannya dan terlihat sangat dipaksakan hanya untuk memenuhi sentimen punitif dari masyarakat," tutur pernyataan itu.

Ketiga, masalah penahanan yang tak perlu. Meski memang pasal yang dikenakan terhadap Jerinx memiliki sanksi lebih dari lima tahun penjara, Aliansi menilai tidak ada urgensi penerapannya. Terlebih, sistem peradilan tengah mengurangi pemenjaraan demi menghindari Covid-19.

"Penahanan Jerinx dapat menjadi gambaran tidak pekanya penyidik terhadap kondisi pandemic Covid-19 yang saat ini juga menjadi persoalan di tempat-tempat penahanan, kata Aliansi, "Terlebih, pasal yang diancamkan kepada Jerinx, sama sekali tidak melibatkan adanya kekerasan.

Sebelumnya, Polda Bali menetapkan Jerinx sebagai tersangka dan menahannya pada Rabu (12/8). Ia dijerat ancaman 6 tahun penjara dan denda Rp1 miliar karena unggahannya di akun Instagram soal "IDI kacung WHO".

(fey/arh)

[Gambas:Video CNN]