Wakil Sekertaris Jenderal Partai Demokrat, Irwan berharap Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) tak hanya sekedar bicara bahwa krisis akibat pandemi virus corona (Covid-19) bisa menjadi momentum melakukan lompatan besar untuk menjadi negara maju pada 2045.
Irwan meminta Jokowi untuk benar-benar serius berjuang menyelamatkan dan menyejahterakan rakyat di tengah pandemi virus corona.
"Harapan saya di hari kemerdekaan ini pemerintah jangan hanya bicara, harus benar-benar berjuang selamatkan dan sejahterakan rakyat," kata Irwan kepada CNNIndonesia.com, Jumat (14/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia sepakat dengan Jokowi bahwa pemerintah harus belajar cepat dari krisis ekonomi dan kesehatan yang tengah melanda. Menurutnya, pemerintah harus bisa manfaatkan momentum krisis saat ini untuk melakukan lompatan kemajuan.
"Jika tidak, maka bangsa ini bisa makin terjerumus dalam pandemi berikut dampaknya," katanya.
Irwan mengapresiasi semangat yang disampaikan Jokowi di Sidang Tahunan MPR pada hari ini. Namun, ia menilai pidato Jokowi itu cenderung normatif dan berbeda jauh dengan yang dirasakan rakyat.
Menurutnya. kinerja pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 pun terbukti tidak berjalan baik. Hal tersebut bisa dilihat dari sikap Jokowi yang berkali-kali memarahi jajaran menteri karena lamban menangani dpandemi virus corona.
"Kesiapsiagaan dan kecepatan kerja kabinet Jokowi seperti kalau tidak ada peristiwa Covid-19 biasa-biasa saja, malah cenderung lamban," ujarnya.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan pandemi Covid-19 merupakan momentum untuk melakukan lompatan besar untuk menjadi negara maju pada 2045 mendatang.
Mantan gubernur DKI Jakarta itu mengaku akan memanfaatkan krisis ini untuk membenahi diri secara fundamental, melakukan transformasi besar, dan menjalankan strategi besar.
"Jangan sia-siakan pelajaran yang diberikan oleh krisis. Jangan biarkan krisis membuahkan kemunduran. Justru momentum krisis ini harus kita bajak untuk melakukan lompatan kemajuan," kata Jokowi saat memberikan pidato pada Sidang Tahunan MPR/DPR yang diakses dari akun Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (14/8).
(mts/fra)