MUI: Wabah Covid Bisa Mendorong Krisis Politik

CNN Indonesia | Rabu, 19/08/2020 09:05 WIB
MUI mengingatkan pemerintah bahwa wabah Covid-19, jika tidak ditangani dengan baik, bisa memicu terjadi krisis politik di Indonesia. Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas. (CNN Indonesia/Alfani Roosy Andinni)
Jakarta, CNN Indonesia --

Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mewanti-wanti bahwa pandemi virus corona (Covid-19) bisa mengganggu stabilitas negara jika tidak ditanggulangi dengan baik.

"Bila ini tidak bisa diatasi tentu akan bisa mendorong terjadi krisis politik, sehingga stabilitas nasional jelas akan semakin bermasalah," ungkapnya melalui keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Rabu (19/8).

Peringatan tersebut berkaca pada masifnya ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pengangguran di tengah pandemi. Abbas mengatakan jika ini tidak diatasi secepatnya, masyarakat akan mengalami krisis sosial, seperti pencurian, pembegalan, perampokan dan aksi kriminal lainnya.


Anwar menilai masifnya aksi kriminal dapat mendorong krisis politik di masyarakat. Ia khawatir hal ini dapat berisiko menjauhkan keinginan investor asing menanamkan modal di Indonesia.

Menurutnya upaya pemerintah menanggulangi Covid-19 belum memberikan hasil yang diharapkan. Ia berpendapat demikian melihat jumlah pasien baru Covid-19 yang masih tinggi. Serta dampak ekonomi dari pandemi yang masih menjadi kendala besar.

"Meskipun pemerintah sudah membentuk tim untuk itu, tapi langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah belum memperlihatkan hal-hal yang menggembirakan," katanya.

Ia mengatakan pemerintah seharusnya melakukan konsolidasi nasional agar seluruh elemen masyarakat saling membantu menangani dampak ekonomi dari pandemi.

Dalam hal menanggulangi dampak pandemi, kata Anwar, ia menemukan banyak pihak masih berjalan dengan rencananya sendiri-sendiri dan tidak bersinergi dengan baik.

Ia khawatir jika situasi seperti ini dibiarkan, hanya akan memunculkan benturan karena perbedaan cara pemerintah, tokoh politik hingga pemimpin elite masyarakat mengatasi krisis.

"Kebaikan bangsa maka sangat perlu dilakukan oleh pemerintah saat ini. Bukan membuat dan/atau mengajukan RUU baru seperti RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila), RUU BPIP dan RUU Cipta Kerja/RUU Omnibus law," lanjutnya.

Angka kasus corona di Indonesia masih terus bertambah. Per Selasa (18/8), angka kasus positif sudah mencapai 141.370 orang, dengan 6.207 kasus meninggal dan 94.458 kasus sembuh.

Berdasarkan data covid19.go.id, kurva kasus baru masih terdeteksi naik-turun. Setiap hari penambahan kasus baru di bulan Agustus berkisar antara 1.500 sampai 2.400 kasus.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memperkirakan Indonesia akan terjerumus resesi pada kuartal III 2020. Ia memproyeksi pertumbuhan ekonomi bakal minus sampai akhir tahun.

"Diharapkan di kuartal III ini bisa membaik dengan prediksi minus 2 persen sampai minus 1 persen atau bahkan kita berharap bisa masuk ke positif," ungkap Airlangga, Selasa (11/8).

Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menilai pemerintah harus menyelesaikan krisis kesehatan Covid-19 terlebih dahulu untuk mengatasi dampak ekonomi.

"Jadi kalau ingin menyelesaikan (krisis) ekonomi maka kita harus tahu sebabnya dulu apa, sebabnya Covid ini. Itu dulu harus diselesaikan," kata JK secara daring dalam acara Milenial Fest, Minggu (16/8).

(fey/wis)

[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK