Komnas HAM: Aduan Warga soal Tindakan Represif Polisi Naik

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat jumlah pengaduan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan wewenang aparat Polri, mulai dari masalah administrasi hingga kekerasan meningkat pada tahun ini.

"Banyak sekali pengaduan dari masyarakat soal kepolisian ini, yang merentang persoalannya mulai dari problem administratif, penyelidikan, penyidikan sampai problem terjadinya penyalahgunaan senjata api dan kekerasan di lapangan," kata Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Amiruddin Al-Rahab dalam diskusi daring, Jumat (28/8).

Namun, Amiruddin tak merinci persentase besaran pengaduan masyarakat terhadap kinerja Polri tersebut. Ia hanya menyebut aduan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sudah mulai peduli dan berani memperjuangkan haknya.

"Masyarakat mulai melihat bahwa kinerja polisi sangat erat berkaitan dengan perkembangan diri. Mereka yang dulu tidak terlalu banyak diajukan, sekarang sangat banyak berkembang," ujarnya.

Amiruddin mengatakan Komnas HAM menerima lebih dari 2 ribu pengaduan setiap tahunnya. Kasus-kasus yang diadukan beragam, baik dari segi permasalahan hingga pengadu yang datang dari sejumlah daerah di Tanah Air.

Selain itu, mayoritas aduan tersebut juga memiliki korelasi terhadap kasus di wilayahnya masing-masing. Seperti pengaduan dari Sumatera yang kerap berhubungan dengan konflik agraria atau sengketa lahan.

Kemudian Kalimantan, Sulawesi dan Papua yang kerap berhubungan dengan konflik wilayah perkebunan dan investasi besar-besaran sejumlah perusahaan.

Untuk pengaduan masyarakat di Pulau Jawa, Amiruddin mengatakan masalah terfokus pada kebijakan-kebijakan publik yang dikeluarkan oleh Pemerintah setempat dan dirasa merugikan masyarakat kecil.

Menurut Amiruddin, konflik yang berhubungan dengan masalah intoleransi juga masih menjadi materi aduan masyarakat.

"Yang sedikit jumlahnya tidak terlalu banyak, tapi begitu dia muncul jadi problem nasional, mendapat perhatian semua orang dan langsung pelik problemnya," katanya.

Dalam kesempatan itu, Amiruddin merespons penangkapan Ketua Komunitas Adat Laman Kinipan, Kalimantan Tengah, Effendi Buhing beberapa waktu lalu. Ia mengaku telah mengadvokasi masalah konflik di Desa Adat Kinipan sejak lama.

"Ada tim yang akan kita kirim ke Kalimantan Tengah, untuk langsung juga advokasi kepada masyarakat, mudah-mudahan semua bisa berjalan lancar nanti dengan protokol kesehatan Covid-19," ujarnya.