PDIP Minta Anies Cari Lahan untuk PKL, Bukan di Trotoar

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP, Yuke Yurike menyarankan Gubernur Anies Baswedan mencari lahan kosong untuk ditempati Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam menjalankan usahanya. Dia tidak sepakat jika Pemprov DKI Jakarta menyediakan trotoar untuk PKL.

"Dengan memanfaatkan lahan aset Pemda maupun swasta sebenarnya bisa. Cuma PR nya Pak Anies memang harus bener dulu penataan asetnya baru kelihatan lahan mana yang kosong dan bisa ditempatkan oleh PKL," kata Yuke kepada CNNIndonesia.com, Selasa (1/9).

Yuke mengingatkan Pemprov untuk tidak melempar wacana yang masih belum matang termasuk penempatan PKL di jalan trotoar. Terlebih, menurut Yuke, keberadaan trotoar sekarang juga masih belum optimal bagi pejalan kaki.

"Jadi intinya dikaji matang dulu jangan sampai belum matang dilempar menambah polemik baru," ungkap dia.

"Saat ini kalau kita lihat masih banyak juga wilayah yang trotoarnya belum sepenuhnya memenuhi persyaratan para pejalan kaki jadi ya jangan melempar masalah baru lagi," lanjut Yuke.

Yuke juga mengusulkan agar DKI berlapang hati bekerjasama dengan swasta dalam penyediaan lahan. Menurutnya, bekerja sama dengan swasta bisa menekan PR pemerintah dalam menyediakan lahan yang masih terbatas.

"Gunakan saja public private partnership. Dari swasta mungkin bisa CSR dan kita pemda mengelolanya. Jangan anti sama CSR karena pada dasarnya kita butuh dari pada merampas hak pejalan kaki," tegas dia.

Sebelumnya, Kepada Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho mengatakan pihaknya sedang membahas penempatan PKL di atas trotoar. Ia menuturkan hal itu merupakan sesuai peraturan namun dengan sejumlah persyaratan.

"Trotoar kan hak pejalan kaki kalau pejalan kaki merasa sudah terganggu di dalam Permen PUPR 3 tahun 2014 menyebutkan boleh digunakan untuk PKL," kata Hari di Balai Kota, Senin (31/8).

"Tapi dengan ketentuan a b c d e f, selama ketentuan itu dipenuhi ya clear," lanjut dia.

Rencana penempatan PKL, ujar Hari, dilakukan di atas trotoar yang menjadi aset institusi di DKI. Untuk itu, pihaknya akan saling berkomunikasi mengkoordinasikan lahan. Namun belum diketahui pasti lokasi maupun anggaran yang disediakan.