Muhadjir Akui Data Penyandang Disabilitas Belum Komprehensif

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy memaparkan masih banyak persoalan yang belum bisa dituntaskan terkait nasib para penyandang disabilitas di Indonesia.

Salah satunya persoalan yang harus bisa diselesaikan pemerintah dalam waktu dekat, yakni terkait data penyandang disabilitas di Indonesia yang belum terkonfirmasi dengan baik.

"Data disabilitas yang sampai sekarang juga belum bisa disusun secara komprehensif dan lengkap," kata Muhadjir saat membuka forum inklusi terkait disabilitas yang digelar secara daring, Rabu (9/9).

Data penyandang disabilitas penting untuk disusun dengan komprehensif untuk kepentingan penanganan dan pendataan para difabel sebagai bagian dari negara.

Tak hanya itu, Muhadjir juga menyebut saat ini kemajuan baik dari sisi teknologi, inovasi maupun kebijakan yang dikeluarkan pemangku kepentingan semakin meningkat dan menuju ke arah yang lebih baik.

Namun hal itu justru tak menutupi munculnya gap terhadap pemenuhan kewajiban bagi warga penyandang disabilitas.

Pra penyandang disabilitas ini masih harus menghadapi gap dan berbagai tantangan yang belum bisa dipenuhi masyarakat biasa dan negara.

"Masih banyak gap dan tantangan yang harus diperhitungkan," kata dia.

Muhadjir merinci beberapa tantangan yang harus dihadapi para penyandang disabilitas saat ini. Misalnya berkaitan dengan kesempatan untuk mendapat akses maupun kesempatan untuk menerima manfaat dari hasil pembangunan.

"Rendahnya angka partisipasi sekolah misalnya, juga rendahnya tingkat keterserapan angkatan kerja disabilitas, tertundanya pengesahan beberapa peraturan pemerintah terkait pemenuhan-pemenuhan disabilitas," kata Muhadjir.

"Ini adalah persoalan-persoalan yang harus kita hadapi dan harus segera kita atasi, kita selesaikan di masa yang akan datang kalau kita betul-betul memiliki komitmen yang kuat baik berdasar akal sehat maupun hati nurani kita," tambahnya.

Muhadjir juga mengakui selama ini masih banyak anggapan sepihak tehadap para penyandang disabilitas. Paradigma yang salah terhadap para penyandang disabilitas membuat mereka harus hidup terus-menerus dalam derma orang lain, hingga dipandang sebelah mata dan dianggap tak memiliki kemampuan cukup untuk hidup mandiri.

Hal ini lah yang membuat para penyandang disabilitas tak memiliki kesempatan agar mereka juga bisa menunaikan kewajibannya sebagai warga negara.

"Ini yang sering kita abaikan, seolah-olah mereka adalah warga negara yang tidak memiliki kewajiban. Padahal ketika kita ingin menyetarakan kedudukan dari para warga disabilitas, maka pada saat bersamaan mereka juga harus diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan kewajibannya," katanya.

Muhadjir kemudian mengingatkan agar semua pihak tak memandang sebelah mata para penyandang disabilitas. Sebab biasanya para penyandang disabilitas kerap merasa bersalah dengan keadaan yang mereka lalui.

"Kita tidak boleh underestimate kepada mereka, bahwa mereka itu tidak ingin melaksanakan kewajiban. Justru sebetulnya mereka akan merasa bersalah sementara dia tidak diberi peluang untuk melaksanakan kewajiban dengan baik," kata dia.