DKI Klaim Sudah Konsultasi Pemerintah Pusat soal PSBB Total

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengklaim pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait penerapan PSBB secara total.

Riza mengatakan bahwa sebelum Pemprov DKI mengambil keputusan tersebut, ada sejumlah mekanisme yang harus dilalui, termasuk koordinasi dengan pemerintah pusat.

"Kami juga terus koordinasi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini diwakili gugas pusat atau satgas pusat, jadi semuanya sejak awal hingga hari ini," tutur Riza dalam wawancara dengan CNNIndonesia TV, Kamis (10/9).

Ia kemudian berkata, "Tadi Pak Gubernur siang tadi juga sudah koordinasi dengan pemerintah pusat yang sebelumnya kemarin sore malam juga koordinasi via telepon."

Selain pemerintah pusat, Pemprov DKI Jakarta juga harus koordinasi secara internal. Mereka juga menggelar rapat dan evaluasi.

"Melakukan koordinasi dan rapat, evaluasi dan sebagainya di internal jajaran kami, di semua dinas terkait, dinkes, dishub, disnaker dan semuanya," katanya.

Setelah itu, Pemprov DKI kemudian melakukan rapat dan koordinasi dengan gugus tugas tingkat provinsi. Mereka juga berkoordinasi dengan Forkompinda, mulai dari Pangdam Jaya, Kapolda Metro Jaya, Kejati, dan sejumlah pihak lainnya.

Anies kemudian mengumumkan penerapan PSBB total ini pada Rabu (9/9). Dalam penerapannya, Anies melarang aktivitas pekerjaan yang dilakukan dari kantor mulai 14 September mendatang.

Selain perkantoran, Anies juga melarang pembukaan tempat hiburan, kafe, dan restoran tidak diizinkan untuk makan di tempat. Rumah ibadah juga dibatasi. Sektor transportasi juga kembali dibatasi.

Permintaan jam kerja fleksibel

Di tengah pembatasan total ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, meminta agar Pemprov DKI menerapkan jam kerja fleksibel. Pemprov DKI pun mengaku sedang mempertimbangkannya.

"Beliau minta agar ada pelonggaran 50 persen. Tentu masukan ini akan menjadi pertimbangan bagi kami," kata Riza.

Riza menuturkan dalam beberapa hari ke depan pihaknya bakal melakukan kajian dan analisis terkait permintaan itu.

"Kami koordinasi juga dengan gugus tugas pusat, dengan pemerintah pusat, tentu dengan Pak Airlangga sendiri sebagai menko perekonomian yang membawahi soal ekonomi kita," tuturnya.

Lebih lanjut, Riza menyebut bahwa Pemprov DKI tak menutup kemungkinan akan mengubah kebijakan terkait penutupan perkantoran.

"Nanti kita akan konsultasikan, akan kita diskusikan bersama. Kita akan carikan jalan terbaik bagi kepentingan semua," ucap Riza.