Terawan Ajak UNICEF Distribusi Vaksin Corona Skala Besar

Pemerintah Indonesia menggandeng Badan PBB untuk Anak-anak (UNICEF) guna bekerja sama dalam pengadaan vaksin virus corona (Covid-19) di Nusantara.

Ajakan itu termaktub dalam nota kesepahaman (MoU) yang diteken hari ini, Rabu (16/9). Dalam MoU tersebut, UNICEF bakal berupaya membantu Indonesia dalam menyediakan vaksin covid-19 secara merata dan menyeluruh.

"UNICEF dan dan mitranya berkomitmen terhadap negara-negara yang telah bergabung dalam COVAX (Covid-19 Vaccine Global Access) facility, termasuk Indonesia untuk mengadakan dan memberikan vaksin Covid-19 yang aman dan efektif secara cepat dan dalam skala besar," kata Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dalam video yang diunggah melalui kanal Kementerian Kesehatan RI, Rabu (16/9).

Terawan menerangkan penandatanganan MoU antara bidang kesehatan dengan UNICEF pada hari ini merupakan kesepakatan pembaharuan yang telah ditandatangani kedua belah pihak sejak 2004 silam.

Mantan Dirut RSPAD Gatot Subroto itu juga menerankan saat ini Pemerintah Indonesia sedang mengupayakan akses atas vaksin covid-19 melalui berbagai skema termasuk potensi untuk memperolehnya melalui COVAX, yang juga dipimpin aliansi vaksin global (GAVI), Koalisi untuk inovasi kesiapsiagaan epidemi (CEPI), dan badan kesehatan dunia (WHO).

Selain itu, melalui rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen pada Kamis (27/8) lalu, Terawan juga mengaku telah menyiapkan anggaran sebesar Rp3,8 triliun untuk pembayaran uang muka vaksin yang dikembangkan melalui COVAX.

Kini, Terawan mengharapkan UNICEF yang memiliki peran global itu bisa memastikan setiap negara, termasuk Indonesia, memiliki akses yang aman cepat dan merata terhadap vaksin Covid-19.

"Semoga upaya kita bersama dalam memerangi covid-19 ini dapat segera mengakhiri pandemi ini dan mengembalikan kesehatan bangsa dan masyarakat Indonesia seperti sediakala," kata dia.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang turut hadir mengaku selama ini Indonesia secara konsisten terus menyuarakan pentingnya akses vaksin yang setara aman dan dengan harga yang terjangkau di jalur internasional dan multilateral.

Oleh sebab itu, ia pun berharap besar Indonesia akan memperoleh bantuan keringanan finansial untuk pengadaan vaksin covid-19 ke depannya.

"Yang pasti dengan adanya bantuan finansial maka diharapkan harga vaksin akan lebih murah dibanding mekanisme yang lain. Akan kita jalankan baik jangka pendek termasuk melalui jalur multilateral ini, maupun jangka panjang melalui kemandirian vaksin dengan pengembangan vaksin," kata Retno.

Untuk diketahui, WHO mengumumkan bahwa ada 75 negara yang bersedia bergabung dengan fasilitas COVAX untuk mendukung percepatan dan perkembangan vaksin Covid-19 akibat infeksi virus corona.

COVAX sendiri adalah mekanisme yang dirancang untuk menjamin ketersediaan akses vaksin Covid-19 di seluruh dunia secara cepat, adil, dan setimpal.

Sebanyak 75 negara tersebut nantinya akan membiayai vaksin dari anggaran keuangan mereka dan bermitra dengan puluhan negara dengan ekonomi rendah. WHO akan menyumbangkan dana sukarela untuk 90 negara berpenghasilan rendah dari COVAX Advance Market Commitment (AMC) Gavi.

DPR Kembali Desak Penyeragaman Harga Tes PCR

Terpisah, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengingatkan pemerintah bahwa penyeragaman harga tes PCR atau swab test untuk mendeteksi Covid-19 di Indonesia merupakan hal yang penting. Menurutnya, penyeragaman harga akan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengikuti tes PCR.

"Mungkin masalah keseragaman harga pun juga nanti penting karena ini menyangkut bagaimana rakyat Indonesia bisa kemudian dikasih kesempatan untuk melakukan tes melalui PCR," kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta sebagaimana rekaman video yang diterima CNNIndonesia.com, Rabu (16/9).

Ia pun meminta pemerintah mengawasi pelaksanaan tes PCR yang berjalan di sejumlah rumah sakit di Indonesia saat ini. Pasalnya, lanjut Dasco, setiap rumah sakit menggunakan alat dan reagen yang berbeda-beda dalam melakukan tes PCR.

"Soal PCR test ini ada bermacam-macam alatnya, kemudian reagen-nya juga ada bermacam-macam. Kemudian, kualitasnya juga perlu pengawasan yang lebih jelas dari pemerintah mengenai merek yang memang sudah teruji," tutur politikus Partai Gerindra itu.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. (CNN Indonesia/Dhio Faiz)

Untuk diketahui, harga tes PCR di Indonesia sejauh ini memang tergolong mahal. Beberapa rumah sakit mematok harga tes PCR di kisaran Rp1 juta hingga Rp5 juta.

Harga tersebut relatif lebih tinggi bila dibandingkan dengan harga tes PCR di negara di kawasan Asia Tenggara lainnya.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pun menyampaikan pemerintah akan mematok standar harga tes PCR. Saat ini, kata dia, pemerintah masih melakukan kajian dan evaluasi terkait harga tes dalam rangka deteksi penyakit Covid-19.

Tidak hanya itu, Airlangga juga mengatakan pemerintah tengah membahas pengadaan tes PCR yang akan dilakukan oleh lembaga nonpemerintah. Artinya, swasta dan klinik akan diikutsertakan dalam tes PCR untuk masyarakat.

"Kementerian Kesehatan kan me-review, mengevaluasi, dan akan menetapkan harga jasa tes PCR tersebut," ungkapnya dalam konferensi pers secara virtual, Senin (14/9) kemarin.