WHO Sarankan RI Optimalkan Puskesmas Cegah RS Ambrol

Badan Kesehatan Dunia (WHO) mengimbau pemerintah untuk menjaga sistem kesehatan di tingkat puskesmas supaya tidak terjadi penumpukan pasien Covid-19 di rumah sakit pada masa pengetatan PSBB di Jakarta.

Penasihat Senior Direktur Jenderal Badan Kesehatan Dunia (WHO) Diah Saminarsih berkata kesiapan rumah sakit di Indonesia harus dijaga sejak dari jenjang Puskesmas.

"Puskesmas itu primer, kalau sudah parah baru ke RS, nah ini kita perlu menjaga keduanya, menjaga 85 persen pasien Covid-19 bergejala ringan atau tanpa gejala supaya mereka tidak mengakses layanan yang lebih tinggi, jadi bisa dijaga di sektor primer, karena dengan menjaga seperti itu kita bisa survive sampai ada vaksin," ujarnya dalam webinar 'Gas-Rem PSBB: Bagaimana yang Efektif? 'bersama Katadata dan KawalCovid-19, Jumat (18/9).

Ia juga mengatakan, perlu menjaga sistem kesehatan supaya tidak runtuh alias collapse. Diah menyebut, dalam pandemi, sistem kesehatan adalah salah satu bagian yang diserang oleh virus sehingga perlu penguatan.

"Anggaplah kita diserang, maka kita akan memproteksi bagian paling lemah, selain orang, yang diserang adalah sistem kesehatan. Makanya dari awal sudah disebutkan pentingnya melindungi dan memastikan sistem kesehatan nasional tidak collapse," ucapnya.

Diah mengatakan, Indonesia berada di posisi yang tidak menguntungkan karena masih belum memahami kondisi sistem kesehatan pada saat dilanda pandemi Covid-19.

Apalagi, menurutnya, setelah 7 bulan dilanda pandemi Covid-19, ada tantangan tersendiri untuk para SDM di bidang kesehatan dalam menjalankan tugasnya.

"Kita mulai bicara sistem kesehatan di saat tidak tepat, di saat seharusnya kita sudah paham yaitu di saat pandemi. Kita harus lihat bahwa ini sudah berjalan 7 bulan, ambil satu saja elemen, SDM kesehatan ya, itu tidak hanya challenge fisik tapi juga mental, ditambah lagi nakes meninggal, dokter, nondokter," ujarnya.

Meski demikian, Diah mengaku tidak bisa menebak seberapa kuat sistem kesehatan Indonesia saat ini. Menurutnya, hal itu baru bisa diketahui setelah ada audit resmi oleh otoritas yang berwenang.

"Terlalu berbahaya buat saya untuk mengira-ngira persentase karena itu ada sebuah langkah audit. Ada indikator-indikator yang bisa kita lihat seperti apa kondisi sistem kesehatan itu," katanya.

Gubernur Anies kembali mengetatkan PSBB di Jakarta. Salah satu alasan Anies, kapasitas rumah sakit terancam tak bisa lagi menampung pasien Covid-19 jika tak ada langkah pengetatan pergerakan masyarakat.

Saat ini DKI Jakarta memiliki fasilitas kesehatan sebanyak 190 rumah sakit. Dari angka itu, 67 rumah sakit merupakan rumah sakit rujukan Covid-19.

Beberapa waktu lalu, Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyebut kapasitas bed atau tempat tidur ICU di 20 rumah sakit rujukan Covid-19 di Jakarta telah terisi penuh. Rata-rata ruang ICU yang penuh itu terisi satu hingga delapan tempat tidur.

"Kalau dilihat datanya di sini, persentase ruang ICU yang meningkat itu betul sekali karena rata-rata ICU penuh hanya diisi 1-8 bed. Jadi ada 20 RS covid yang occupancy rate-nya mencapai 100 persen," ujar Doni dalam konferensi pers usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo melalui akun Youtube Sekretariat Presiden, Senin (14/9).

Doni menyebut masih ada 47 rumah sakit rujukan di Jakarta yang memiliki kapasitas tempat tidur ICU di atas 10. Namun ia tak menjelaskan lebih lanjut apakah rumah sakit itu telah terisi penuh atau tidak.

Selain itu, pemerintah telah menyediakan hotel bintang satu dan dua di ibu kota sebagai tempat isolasi alternatif. Saat ini sudah 27 hotel bersedia menjadi tempat isolasi pasien Covid-19 gejala ringan.