Nakes Mohon Pilkada Serentak Ditunda ke Jokowi

CNN Indonesia | Selasa, 22/09/2020 20:22 WIB
PPNI mengatakan pemerintah gencar mengampanyekan protokol kesehatan, namun di saat bersamaan menggelar Pilkada Serentak. Tenaga kesehatan memeriksa ambulans di Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19, Wisma Atlet Kemayoran, di Jakarta, Rabu (16/9/2020). (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)
Jakarta, CNN Indonesia --

Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) meminta Presiden Joko Widodo dan para pemangku kepentingan untuk menunda Pilkada Serentak 2020 selama pandemi Covid-19 belum terkendali.

Ketua Umum DPP PPNI Harif Fadillah mengatakan pilkada sangat berpotensi mengundang kerumunan selama masa kampanye. Padahal kerumunan jadi salah satu sarana penyebaran virus corona.

"Kalau memungkinkan ditunda dengan ekses yang lebih besar terhadap kelangsungan bangsa, tidak ada salahnya ditunda," kata Harif saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (22/9).


Harif mempertanyakan selama ini pemerintah menggencarkan kampanye protokol kesehatan. Namun saat ini berencana menggelar pesta demokrasi di 270 daerah yang hampir pasti mengundang kerumunan.

Dia menyampaikan kekhawatiran gelombang baru Covid-19 akibat pilkada. Hal itu dapat menambah beban para tenaga kesehatan yang sudah berjuang hampir tujuh bulan.

Harif juga sebelumnya mengungkap sebanyak 85 perawat meninggal dunia karena Covid-19. Di saat yang sama, ada 3.019 perawat di DKI, Jatim, Sulsel, dan Bali yang terpapar Covid-19.

"Fasilitas kesehatan yang terbatas, jumlah tenaga kesehatan yang terbatas. Sementara kalau jumlahnya naik terus kan beban bertambah," tuturnya.

Sebelumnya, pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu sepakat untuk tetap menggelar Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember. Rapat itu dilakukan setelah desakan penundaan pilkada menguat.

Presiden Joko Widodo bahkan menegaskan pilkada tetap digelar di tengah pandemi. Lewat Juru Bicara Fadjroel, ia mengatasnamakan hak konstitusi rakyat untuk tetap menggelar pilkada.

"Pilkada 2020 tetap sesuai jadwal, 9 Desember 2020, demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan hak memilih," ucap Fadjroel dalam keterangan yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (21/9).

(dhf/ain)

[Gambas:Video CNN]