Panas Dingin Konflik Papua di Tangan Jokowi

Dalam sepekan terakhir, Papua kembali memanas. Baku tembak antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) yang kerap juga disebut Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan TNI terjadi, bahkan memakan korban jiwa baik dari pihak militer maupun sipil.

erdasakan catatan CNNIndonesia.com, setidaknya rentetan konflik bersenjata dalam dua pekan terakhir tersebut telah memakan enam korban tewas.

Terkini adalah pendeta Yeremia Zanambani yang tewas karena tembakan di dekat rumahnya di Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua, pada Sabtu (19/9) lalu. Insiden yang cukup menarik perhatian publik ini hingga saat ini masih abu-abu. Belum ada kejelasan soal pihak yang bertanggung jawab atas penembakan itu.

Baik dari TPNPB-OPM ataupun TNI, sama-sama saling menuding balik soal keterlibatan dalam penembakan tokoh agama di Papua itu.

Sementara itu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI meminta pemerintahan Jokowi untuk melakukan evaluasi terhadap penegakan keamanan di Papua.

Berbicara tentang evaluasi tersebut, peneliti Independen sekaligus pemerhati Papua, Ridwan al-Makassary, mengatakan konflik di wilayah paling timur Indonesia itu memang bukan merupakan hal yang mudah untuk ditangani dalam waktu singkat. Apalagi, saat pemerintah Indonesia dan warga nasionalis Papua yang saling tarik ulur dalam menentukan kebijakannya.

"Memang agak sulit menyelesaikan Papua dalam waktu yang cepat. Kemudian, ketika pemerintah juga melakukan semacam counter attack, kekerasan," kata Ridwan saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (22/9).

Menurutnya, perlu ada pembenahan dan evaluasi yang mendalam terkait pendekatan keamanan di Papua untuk dapat meredam konflik. Ridwan yang juga merupakan pengajar di Universitas Sains dan Teknologi Jayapura itu mengatakan upaya dialog perlu lebih ditekankan pemerintah dalam situasi konflik seperti ini, selain belajar dari kesalahan di masa lampau.

"Saya melihat, sejak masanya [Presiden] SBY, kemudian [Presiden] Jokowi itu sebenarnya ada tekanan agar TNI dan Polri untuk melakukan pendekatan yang nonkekerasan sebenarnya. Cuma di lapangan memang kadang sulit," ujar Ridwan.

"Perlu belajar dari kasus Timor Timur yang akhirnya terjadi pembantaian dan ketika itu terjadi referendum akhirnya," kata pria yang juga pegiat Papua Peace and Development Action (PaPeDA) Institute tersebut.

Perwakilan solidaritas warga Papua saat mendatangi kantor LPDP untuk mengembalikan dana beasiswa pengacara HAM Veronica Koman yang ditagih negara, 16 September 2020. (CNN Indonesia/Bisma Septalisma)

Selain itu, Ridwan memandang kekerasan di Papua sebenarnya merupakan efek domino yang harus diselesaikan dari hulu ke hilir.

Biasanya, kata dia, penyerangan warga sipil disulut pencurian amunisi atau penyerangan KKB terhadap TNI. Hal itu kemudian berbuntut pada baku tembak antara kedua pihak itu dan berakhir pada penyisiran atau operasi militer yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui TNI atau aparat kepolisian. Terbaru, TPNPB-OPM melakukan serangan di depan Kantor Bupati Intan Jaya, Papua, dan mengklaim berhasil menembak seorang anggota TNI, Rabu (23/9).

"Ketika terjadi pembunuhan, mereka (TNI/Polri) melakukan penyisiran misalnya. Jadi dalam proses itu kadang kala ada warga sipil yang ikut jadi korban dari kedua belah pihak sebetulnya itu," kata Ridwan sebelumnya.

Terpisah, Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Cahyo Pamungkas meminta baik dari TNI maupun TPNPB-OPM tidak saling melempar tudingan terkait dengan penembakan warga sipil di Papua. Menurutnya, tudingan itu tidak pernah mengubah fakta bahwa telah jatuh korban jiwa dalam serangkaian insiden yang terjadi.

"Siapapun itu yang melakukan. Yang jelas ada warga masyarakat sipil yang tertembak," ujar Cahyo saat dihubungi CNNIndonesia.com.

Menurut dia, untuk meredam situasi dalam jangka pendek, kedua belah pihak harus dapat menghentikan permusuhan sementara. Apalagi saat ini dunia, termasuk Indonesia, masih dalam situasi pandemi virus corona (Covid-19).

Sehingga, ketegangan dan konflik senjata yang terjadi akan semakin merugikan masyarakat sipil yang perlu bangkit dari situasi pandemi saat ini.

"Ada jeda kemanusiaan, atau penghentian permusuhan untuk sementara," saran Cahyo.

Setelah itu, kata dia, pihak pemerintah sebagai otoritas pengambil kebijakan dapat berdialog kembali dengan masyarakat-masyarakat Papua yang selama ini menyuarakan pendapatnya soal kebebasan.

Dia mengatakan untuk meredam konflik di Papua itu sendiri seharusnya pemerintah bisa tidak mengedepankan kekerasan dan pendekatan militeristik.

"Saya kira, tidak perlu melakukan operasi penyisiran besar-besaran di Papua," jelas Cahyo.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) berswafoto bersama sejumlah warga di Kabupaten Kaimana, Papua, 27 Oktober 2019. (Dok. Biro Pers Sekretariat Presiden/Kris)

Dia mengingatkan apabila pemerintah sepakat untuk mengedepankan aspek kesejahteraan bagi rakyat Papua, seharusnya otoritas berfokus pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) dengan mengirimkan tenaga-tenaga pengajar.

"Yang dikirim bukan TNI atau Polri ya, seharusnya guru-guru, tenaga kesehatan, paramedis, perawat, dan lainnya," ujar pria yang dalam pengukuhannya menjadi Profesor Riset LIPI itu menyampaikan orasi ilmiah Rekonstruksi Pendekatan dalam Kajian Konflik Asia Tenggara pada 28 Agustus lalu.

Duduk Bersama di Honai

Cahyo pun mengkritik cara dialog yang selama ini dilakukan pemerintah Indonesia di Papua. Menurut dia, dialog-dialog yang acap kali dilakukan tidak menyeluruh dan mengakar hingga akar rumput.

Berdasarkan pemantauannya selama ini, pemerintah pusat cenderung seperti memberi sosialisasi dan hanya sekedar formalitas dalam melakukan dialog dengan masyarakat Papua. Hal itu, ditegaskan dia, tidak akan dapat menyelesaikan permasalahan.

"Seharusnya yang betul itu, pejabat datang ke honai-honai adat. Duduk bersama mereka, bicara secara pribadi hingga itu yang dimaksud dialog," kata Cahyo.

"Bukan kemudian mengundang mereka ke markas Kodim, Kodam kemudian mendengar ceramah panglima-panglimanya," tambah dia lagi.

Meski demikian, menurutnya pemerintah selama ini akan kesulitan untuk melakukan dialog dengan kelompok bersenjata seperti TPNPB-OPM, dibandingkan pihak gerakan politik Papua Merdeka. Oleh sebab itu, kata dia, pemerintah perlu memaksimalkan dialog dengan tokoh-tokoh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang dianggap dapat lebih mengedepankan pendekatan dialektika.

"ULMWP saya kira adalah salah satu representasi politik. Itu bisa diajak sebagai mitra di dalam dialog," katanya.

Massa ULMWP di depan kantor DPRD Jayawijaya, Papua, pada hari peringatan HAM, 10 Desember 2016. (Dok. Istimewa)

Untuk diketahui, Konflik di Papua memang sudah berlangsung panjang dan hingga saat ini belum menemukan titik terangnya. Berbagai upaya memang dilakukan pemerintah, salah satunya memberi wewenang lewat status otonomi khusus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat.

Dengan status itu Papua dan Papua Barat mendapatkan suntikan dana otsus dari pemerintah setiap tahun.

Dana otsus untuk kedua provinsi itu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada 2016, pemerintah menggelontorkan Rp7,7 triliun untuk Papua dan Papua Barat, lalu meningkat menjadi Rp8 triliun pada 2017 dan 2018, dan meningkat lagi jadi Rp8,4 triliun pada tahun ini.

Selain dana otsus, Papua dan Papua Barat juga mendapat dana infrastruktur yang besarannya mencapai triliunan rupiah setiap tahun. Namun, kebijakan-kebijakan itu seringkali dinilai tidak menyentuh permasalahan dasar masyarakat Papua, terkhusus soal kesejahteraan.

Komisioner Komnas HAM, M Choirul Anam mencatat sepanjang medio 2020 rentetan kekerasan bersenjata yang terjadi di Intan Jaya, Papua telah menelan 8 korban, baik dari sipil dan TNI maupun lainnya. Korban itu, kata dia, termasuk Pendeta bernama Yeremia Zanambani, yang tewas karena tembakan pada Sabtu (19/9) lalu.

Menurut Anam, pendekatan kekerasan, apapun alasan dan latar belakangnya hanya akan melahirkan pelanggaran HAM dan potensi kekerasan berikutnya.

"Oleh karenanya Komnas HAM menyerukan penghentian kekerasan khususnya kekerasan bersenjata agar perdamaian berwujud di Papua," kata dia dalam keterangan tertulis, Selasa (22/9).

Senada, kolega Anam di Komnas Ham, Beka Ulung Hapsara mengatakan poin-poin utama bagi pemerintah untuk evaluasi penegakan keamanan di Papua.

Pertama adalah terkait operasi-operasi yang dilakukan pasukan TNI-Polri di Papua selama ini. Kemudian, juga berkaitan dengan penegakan hukum kepada siapa saja yang melakukan tindak pidana.

Selanjutnya adalah dialog kemanusiaan yang setara antara Jakarta dan Papua, penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, serta evaluasi otonomi khusus (otsus).