KNPA Sebut Korporasi Kian Agresif Rebut Lahan di Masa Pandemi

CNN Indonesia | Jumat, 25/09/2020 03:54 WIB
Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) mencatat ada 35 konflik lahan, 39 kasus kriminalisasi, dan 2 petani tewas selama masa pandemi virus corona. Sekretaris Jenderal Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) Dewi Kartika. (CNN Indonesia/Yuliyanna Fauzi)
Jakarta, CNN Indonesia --

Sekretaris Jenderal Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) Dewi Kartika menyebut konflik lahan hingga intimidasi terhadap petani masih banyak terjadi meski pada masa pandemi Covid-19.

KNPA mencatat  Ada 35 konflik agraria selama pandemi dan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Konflik itu memakan korban tewas di pihak petani.

"Ada 35 letusan konflik agraria selama pandemi berlangsung. Diiringi 39 kasus kriminalisasi dan intimidasi, serta 2 petani tewas di wilayah konflik agraria karena mempertahankan wilayah hidupnya," kata Dewi melalui rilis yang diterima CNNIndonesia.com, Kamis (24/9).


Dia bilang pandemi dan PSBB tak menghentikan perampasan lahan oleh perusahaan terhadap warga. Sebaliknya, perusahaan bersama aparat keamanan negara malah semakin giat melakukan perampasan lahan.

Dewi berkata perampasan tanah rakyat pedesaan telah mengakibatkan masyarakat pedesaan terlempar dari tanahnya dan menjadi tenaga kerja murah, pekerja informal yang bermigrasi ke kota hingga ke luar negara.

Perampasan tanah juga menjadi sebab-sebab hilangnya kedaulatan pangan petani dan komunitas masyarakat adat, serta pertanian alami yang telah membudaya di tengah masyarakat.

Selain itu, perampasan tanah juga membuat buruh, petani, nelayan, masyarakat adat hidup dalam situasi yang buruk. Padahal, kata Dewi, di masa pandemi Covid-19 masyarakat menengah ke bawah yang bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan adalah pihak yang sangat terdampak.

Ketimpangan sosial yang nyata, gap antara warga miskin dan kaya semakin menyulitkan masyarakat miskin menghadapi krisis akibat Covid-19. Apalagi perebutan lahan juga masih kerap terjadi meski pandemi masih berlangsung.

"Masyarakat miskin lah yang mengalami krisis berlapis, yakni krisis kesehatan sekaligus krisis ekonomi. Sementara, tanggung jawab negara sangat minim kepada masyarakat," kata dia.

Dewi juga membeberkan indeks ketimpangan penguasaan tanah yang terjadi di Indonesia. Mengutip data BPS per 2018 lalu, Dewi berkata satu persen pengusaha telah menguasai 68 persen tanah di Indonesia. Sebaliknya, 15,8 juta rumah tangga petani hanya menguasai tanah seluas kurang dari 0,5 hektar.

"Sementara itu, pada sektor perkebunan sawit saja 25 grup perusahaan mendominasi penguasaan 16,3 juta hektar tanah. Hutan seluas 30,7 juta hektar dikuasai 500 perusahaan dan sektor tambang mencapai 37 juta hektar," kaya Dewi.

Penguasaan lahan tak hanya terjadi di pedesaan dan area perhutanan. Dewi menyebut penguasaan lahan juga terjadi di kota-kota besar, dimana lahan banyak dikuasai oleh konglomerat.

"Tanah-tanah di kota dikuasai oleh konglomerasi properti yang membangun pusat-pusat kerajaan bisnis, sementara rakyat kecil hanya hidup di ruang-ruang sisa seperti perkampungan kumuh dan bantaran kali," kata dia.

(tst/wis)

[Gambas:Video CNN]