Marak Pelanggaran Protokol, PKS Anggap Efek Pilkada Dilanjut

Juru Bicara DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Fathul Bari menilai pelanggaran terhadap protokol pencegahan virus corona (Covid-19) yang banyak dilakukan pasangan calon adalah konsekuensi dari Pilkada 2020 yang tetap dilanjutkan.

Diketahui, Bawaslu mencatat ada 18 pelanggaran terhadap protokol pencegahan virus corona di hari kedua masa kampanye pilkada berlaku, yakni 26-27 September.

"Salah satu sebab utama terjadinya kondisi tersebut yakni karena tetap berjalannya semua proses Pilkada," kata Fathul kepada CNNIndonesia.com, Senin (28/9).

Fathul berpandangan sudah sepatutnya tahapan Pilkada 2020 ditunda guna menghindari penyebaran virus corona di Indonesia. Terlebih lagi, kata dia, sudah banyak kalangan masyarakat yang mendesak agar proses pilkada ditunda.

Sebelumnya, ormas-ormas seperti Nahdlatul Ulama, PP Muhammadiyah, hingga banyak aktivis peduli demokrasi mendesak agar pemerintah menunda penyelenggaraan Pilkada 2020 di tengah pandemi virus corona.

"Tetapi sampai sekarang semua proses tetap berjalan," kata dia.

Senada dengan desakan penundaan pilkada yang menguat, Fathul mengklaim PKS juga ingin agar penyelenggaraan Pilkada 2020 ditunda terlebih dulu. Akan tetapi, ternyata tahapan pilkada tetap dilanjut.

Fathul lalu menyatakan Presiden PKS, Sohibul Iman sudah mengarahkan semua paslon kepala daerah yang diusung PKS selalu menjaga protokol dengan ketat.

Menurutnya, semua paslon yang berlaga pada Pilkada 2020 harus bisa menjadi pemimpin yang memberikan teladan kepemimpinan kepada masyarakat.

"Kami berharap kita semua tetap berupaya sebaik mungkin agar protokol kesehatan terus dijalankan," kata Fathul.

Sebelumnya, Bawaslu mencatat terdapat 18 pelanggaran protokol kesehatan pencegahan Covid-19 selama dua hari masa kampanye Pilkada Serentak 2020 belakangan.

Komisioner Bawaslu, Muhammad Afifudin merinci 8 pelanggaran terjadi pada Sabtu (26/9) lalu dan 10 pelanggaran lainnya ditemukan pada Minggu (27/9).

Afif menyatakan sebagian besar temuan tersebut adalah kampanye yang melibatkan massa lebih dari 50 orang dan tak mengindahkan jaga jarak. Bawaslu, kata Afif, sudah merespon pelbagai temuan tersebut dengan teguran tertulis.