Kurva Covid Tak Juga Landai dan Asa Semu Pandemi Segera Usai

Dua Minggu berlalu bagi Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk menangani pandemi virus corona (Covid-19). Namun kasus corona tak kunjung melandai.

Luhut ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menangani kasus covid-19 di 9 provinsi besar meski jabatannya tak terkait dengan kesehatan. Padahal masih ada Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto atau menteri koordinator yang lain seperti Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi.

Sembilan provinsi itu dianggap penyumbang 75 persen dari total kasus atau 68 persen dari total kasus yang masih aktif.

Sejak awal penunjukkan Luhut untuk menjalankan tugas ini dipertanyakan sejumlah pihak. Kebijakan pemerintah secara umum juga dinilai lebih mementingkan aspek ekonomi ketimbang kesehatan meski beberapa kali Istana menegaskan tetap menomorsatukan kesehatan warga.

Dikutip dari laman Peta Sebaran Covid-19, dalam rentang waktu 15-28 September atau dua pekan PSBB pengetatan, memiliki angka yang fluktuatif namun cenderung meningkat.

Tercatat, kasus positif terus meningkat di angka 4.000 kasus. Bahkan tercatat tiga kali rekor berturut-turut pada 23-25 September. Tambahan kasus pada 23 September ialah sebanyak 4.465 kasus, 24 September ialah sebanyak 4.634 kasus dan 25 September sebanyak 4.823 kasus.

Pada tiga hari selanjutnya yakni 26-28 September, tambahan kasus Covid-19 mengalami penurunan, meski masih berada pada rentang 3.500-4000 kasus dalam sehari. Tepatnya 4.494 kasus pada 26 September, 3.874 kasus pada 27 September, dan 3.509 kasus pada 28 September.

Ahli Epidemiologi Pandu Riono berulang kali mengatakan bahwa melandainya kurva hanya dapat dilakukan dengan perbaikan sistem kesehatan di Indonesia. Selain itu dibutuhkan orang yang bener-benar memahami soal penanganan pandemi. 

"Dari dulu saran saya ialah sistem kesehatan yang sudah benar dulu. Terus orang di pemerintahan yang bener," kata Pandu kepada CNNIndonesia.com, Selasa (29/9).

Setengah menyindir, Panda menyatakan Luhut dan Terawan bisa bertukar jabatan lebih dulu saat ini.

Luhut sebelumnya menyatakan operasi yustisi sebagai langkahnya menjalankan amanat Jokowi melandaikan kurva covid-19 di 9 provinsi. Namun hal ini dikritik Pandu.

Menurutnya, langkah Luhut tidak tepat. Hal yang paling tepat, kata Pandu, ialah dengan pembenahan sistem kesehatan publik mulai dari sumber daya manusia, alat, obat hingga sistem rujukan di Indonesia.

"Yustisi itu langkah militer operasi operasi. Disangka pandemi itu perang kali pakai operasi," kata Pandu kembali menegaskan.

Melihat kurva yang terus meningkat, Pandu mengaku bingung dengan cara kerja pemerintah. Bahkan blak-blakkan Pandu meramalkan bahwa pandemi masih akan panjang berjalan jika sistem yang dipakai masih seperti saat ini.

"Kalau kerja enggak ngerti apa-apa, (pandemi) enggak akan kelar tahun ini sampai tahun. (Vaksin) juga tergantung cepat atau lama. Kita masih kewalahan," tutup dia.

Petugas penggali makam jenazah kasus Covid-19 menurunkan peti ke liang lahat di komplek pemakaman Pondok Ranggon. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin menilai pemerintahan Joko Widodo sejak awal tak konsisten dalam menangani pandemi ini.

Termasuk soal penunjukan Luhut untuk menangani pandemi di 9 provinisi.

Ujang menilai penunjukan Luhut dalam menangani Corona dapat dinilai dari dua aspek, secara administrasi negara maupun ketatanegaraan dan politik.

"Penempatan ketatanegaraan enggak pas karena itu bukan wilayah kerja dia (Luhut), tapi secara keputusan politik itu dianggap tepat karena politik itu bisa masuk ke mana saja," kata Ujang.

Dia mengatakan penempatan Luhut tidak tepat karena Jokowi sudah menunjuk banyak pihak yang dianggap kompeten dalam menangani corona. Beberapa di antaranya seperti Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir hingga Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

"Sementara nilai politisnya Luhut dianggap orang dekat Jokowi, dan Presiden minta dia tangani ini suka tidak suka senang tidak senang, ya harus," ujarnya.

Pada kenyataannya, penunjukan Luhut tidak berbanding lurus dengan perbaikan kurva kasus corona. Bahkan, di masa Luhut menangani corona, angka harian positif corona di Indonesia tembus 4.000 kasus per hari.

"Luhut bukan malaikat dia juga punya kelemahan dan kekurangan yang punya rasa takut. Sisanya itu hak dan wewenang presiden melihat Luhut mampu menangani atau tidak. Tapi faktanya tidak juga," kata Ujang.

Sebelumnya Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengklaim kasus aktif dan angka kematian covid-19 turun usai Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menangani kasus covid-19 di 9 provinsi prioritas.

Doni memaparkan, dari data 13 September 2020, kasus aktif yang semula 25 persen turun menjadi 22,5 persen pada 27 September. Angka ini berada di bawah rata-rata kasus aktif dunia 23,13 persen.

Sementara Juru Bicara Pemerintah Untuk Penanganan Covid-19, Reisa Broto Asmoro menyatakan jumlah pasien positif Covid-19 yang sembuh pada pekan ini mencapai 73,8 persen. Angka itu, mengalami kenaikan dibanding pekan sebelumnya.

"Angka kesembuhan atau recovery rate kita naik ke 73,8 persen dibanding satu minggu sebelumnya di angka 72,4 persen. Total hari sebanyak 206.870 orang sudah dinyatakan sehat kembali," kata Reisa.