Koalisi Sipil Ajak Tokoh Agama Tolak Omnibus Law Cipta Kerja

CNN Indonesia | Senin, 05/10/2020 15:33 WIB
Koordinator FNKSDA Roy Murtadho mengatakan, Omnibus Law adalah persoalan semua elemen masyarakat yang peduli pada Indonesia Ilustrasi. Ratusan buruh menggelar aksi unjuk rasa menentang omnibus law di Jakarta. (Antara Foto/Akbar Nugroho Gumay)
Jakarta, CNN Indonesia --

Koalisi sipil Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) mengajak tokoh agama dan santri tidak diam dengan rencana pemerintah dan DPR yang bakal mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Ciptaker. 

Koordinator Front Nahdliyyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA), Roy Murtadho mengatakan, Omnibus Law saat ini bukan hanya menjadi persoalan kaum buruh dan mahasiswa. Menurut dia, Omnibus Law adalah persoalan semua elemen masyarakat yang peduli pada Indonesia. 

"Tokoh-tokoh agama nggak boleh diam. Enggak boleh membiarkan bahwa ada upaya penggerogotan terhadap republik ini, dibiarkan begitu saja. Ini pesan yang paling penting dalam semua agama," kata Roy dalam konferensi daring jegal Omnibus Law," Senin (10/2). 


Roy mengajak semua agama untuk maju bersama menolak pengesahan Omnibus Law. Menurut dia, pesan utama dalam setiap agama adalah memberi peluang bagi semua orang untuk tumbuh bersama dan tidak ada kerusakan di muka bumi.

Oleh sebab itu, dia juga mengajak kaum santri yang selama ini mengaku komitmen menjaga NKRI untuk turut menolak Omnibus Law. Menurut dia, kelompok santri mestinya berpikir bahwa Indonesia bukan hanya ingin direbut oleh kelompok Islamis. 

Namun, ada pula kelompok masyarakat yang justru menjual jargon Pancasila, bilang NKRI harga mati, dan kerap mengaku sebagai penjaga republik, justru saat ini tengah menggadaikan dan menjual lewat Omnibus Law Ciptaker. 

"Jadi intinya, semua agama untuk maju bersama menolak Omnibus Law. Jangan diberi peluang agar UU ini disahkan. Jangan dikasih peluang ini disahkan dan akan merusak semuanya," kata dia. 

Diketahui, RUU Omnibus Law Ciptaker saat ini telah disepakati di tingkat I untuk dibawa ke dalam Rapat Paripurna dan mendapat kesepakatan tingkat II sebelum kemudian disahkan menjadi UU, Sabtu (3/10) malam.

Sejumlah organisasi buruh oleh karenanya berencana akan turun ke jalan, melakukan mogok nasional, untuk menolak pengesahan RUU tersebut dalam Rapat Paripurna DPR. Mereka disebut bakal aksi selama tiga hari mulai 6-8 Oktober mendatang. Aksi rencananya akan digelar di sejumlah daerah, seperti Yogyakarta hingga Surabaya. 

Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos mengatakan bahwa aksi demonstrasi akan dilakukan di berbagai daerah di Indonesi hingga hari puncak di depan Gedung DPR pada Kamis (8/10) mendatang.

"Kita akan tentukan 6, 7, 8 Oktober kita lakukan aksi di berbagai macam daerah, titik puncaknya 8 Oktober di DPR RI," kata Nining dalam konferensi pers yang berlangsung secara daring, Minggu (4/10).

(thr/ugo)

[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK