DPR Sahkan RUU Ciptaker Hari Ini, Demokrat Akan Tolak

Fraksi Partai Demokrat akan menghadiri Rapat Paripurna DPR RI pembahasan omnibus law Rancangan Undang-undang  Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yang digelar secara mendadak, Senin (5/10).

Anggota Badan Legislasi (Baleg) dari Fraksi Partai Demokrat Bambang Purwanto mengatakan partainya hadir untuk menegaskan penolakan RUU yang tak direstui rakyat.

"Kami datang, sampaikan penolakan. Tidak tahu nanti [apakah akan walkout]," kata Bambang kepada CNNIndonesia.com, Senin (5/10).

Bambang menegaskan pihaknya telah menolak RUU Ciptaker sejak awal. Demokrat pun tak sepakat dengan konsep perekonomian yang ditawarkan oleh draf aturan tersebut.

"Konsepnya ini menurut kami tidak merujuk Pancasila dan UUD 1945 karena liberal sehingga kami walaupun ikut pembahasan, kami tidak pernah memberi pendapat," kata dia.

Fraksi Partai Demokrat pernah hengkang dari Panja RUU Ciptaker pada 22 April dengan alasan ingin fokus membantu rakyat di saat pandemi. Mereka baru kembali ikut pembahasan pada 25 Agustus.

Menurut Demokrat, pembahasan RUU ini tidak seharusnya dipaksakan pada kondisi pandemi Covid-19. Mereka meminta pembahasan ditunda hingga pandemi berakhir agar seluruh masyarakat bisa ikut mengoreksi.

"Kami sudah minta ini ditunda karena kita mengalami pandemi dan masyarakat resah. Kedua, ciptaker masih dapat penolakan masyarakat," ujarnya.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempercepat Rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker), hari ini, Senin (5/10).

Sebelumnya, pengambilan keputusan terhadap RUU Ciptaker dijadwalkan berlangsung pada Kamis (8/10).

Hal itu diketahui berdasarkan dokumen undangan Rapat Paripurna DPR yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (5/10). Berdasarkan undangan tersebut disebutkan bahwa pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan terhadap RUU Ciptaker akan menjadi agenda keenam.

Mengenai percepatan jadwal paripurna itu pun diamini sumber CNNIndonesia.com. Selain mempercepat pengambilan keputusan terhadap RUU Ciptaker, DPR juga akan mempercepat masa reses dimulai besok Selasa (6/10). Sebelumnya masa reses dijadwalkan mulai Jumat (9/10).

Pengesahan RUU Ciptaker ini mendapatkan penolakan dari kalangan rakyat.

Mulai dari koalisi organisasi sipil yang menamai diri Fraksi Rakyat Indonesia (FRI), Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI), hingga kaum buruh yang hari ini sebetulnya ingin melakukan aksi tapi mengalami pengadangan aparat di Tangerang dan Bekasi.

Selain aksi massa yang digelar secara langsung, protes pun atas rencana pengesahan Omnibus Law Ciptaker pun bergaung di media sosial, salah satunya Twitter.

Sejak beberapa jam lalu, banyak warganet membicarakan RUU Ciptaker dengan menggunakan tagar #DPRRIKhianatiRakyat. Tagar DPR Khianati Rakyat menjadi topik terpopuler di Twitter Indonesia.