Desakan Tunda Pilkada Berlanjut, Kini Fakultas Kedokteran UI

CNN Indonesia | Sabtu, 10/10/2020 00:05 WIB
Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia cemas akan banyaknya kasus positif virus corona baru jika Pilkada 2020 tetap dilanjutkan. Ilustrasi pelaksanaan pilkada di tengah pandemi virus corona (ANTARA FOTO/BUDI CANDRA SETYA)
Jakarta, CNN Indonesia --

Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) merekomendasikan penundaan Pilkada 2020 karena berbagai pelanggaran protokol kesehatan pencegahan virus corona (Covid-19) terjadi selama tahapan berlangsung.

FKUI merujuk pada maraknya pelanggaran saat masa pendaftaran. Hal itu, kata mereka, menunjukkan potensi besar pelanggaran protokol kesehatan terjadi pada saat kampanye.

"Berdasarkan penjelasan di atas dan mempertimbangkan keselamatan bangsa, maka Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia merekomendasikan Pilkada 2020 ditunda atau mencari inovasi lain dalam pelaksanaannya," bunyi pernyataan FK UI seperti dikutip CNNIndonesia.com dari situs fk.ui.ac.id pada Jumat (9/10).


Mereka menilai ada ketidakmampuan penyelenggara memastikan protokol kesehatan diterapkan secara ketat saat pilkada. Pasalnya, kejadian-kejadian itu berlangsung meski sudah ada aturan ketat dan imbauan sudah disampaikan berulang kali.

Jika pilkada akan tetap dilanjutkan, FK UI meminta keselamatan masyarakat diutamakan. Salah satunya dengan mengalihkan semua tahapan ke dalam jaringan atau via internet.

"Rangkaian pelaksanaan Pilkada 2020 yang dilakukan sepenuhnya secara daring, melalui acara televisi atau memanfaatkan media sosial sehingga menghilangkan potensi terjadinya kerumunan massa," tutur FK UI.

FK UI juga menyarankan screening kesehatan dilakukan dengan ketat kepada pelaksana di lapangan. Sebab para petugas itu akan berhadapan langsung dengan para pemilih.

Sebelumnya, Pilkada Serentak 2020 tetap dilaksanakan di saat pandemi Covid-19. KPU, pemerintah, dan DPR menambah aturan protokol kesehatan dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020.

Beberapa aturan baru adalah pelarangan kampanye rapat umum, konser, dan berbagai kegiatan yang menarik massa dalam jumlah banyak. Namun setelah aturan terbit, sejumlah paslon tetap melanggar.

Bawaslu mencatat 48 kegiatan kampanye telah dibubarkan selama tujuh hari pertama masa kampanye. Lalu kampanye tatap muka masih jadi pilihan utama di 95 persen dari 270 daerah penyelenggara.

(dhf/bmw/bmw)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK