Kabareskrim dan Pangdam Jaya Pantau Aksi 1310 Tolak Omnibus

Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo, Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana, hingga Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman memantau langsung aksi demonstrasi Aliansi Nasional Anti Komunis (Anak) NKRI di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, Selasa (13/10).

Mereka tak mengeluarkan pernyataan apa pun, hanya sekadar melihat situasi dan kondisi di lapangan. Terlihat Listyo mengenakan kemeja lengan pendek berwarna cokelat.

Pantauan CNNIndonesia.com di lokasi, mereka datang sekitar pukul 14.25 WIB. Kehadiran mereka di saat orator sedang berorasi mendesak Presiden Joko Widodo mundur. Tuntutan itu tak lepas dari polemik pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja yang mendapat penolakan dari sejumlah elemen masyarakat.

Sementara itu, Kapolres Jakarta Pusat Kombes Heru Novianto sedikit menyela orasi yang telah digaungkan oleh orator bernama Gus Nur. Heru mengimbau agar para peserta menaati protokol kesehatan mengingat kasus positif Covid-19 di DKI Jakarta masih cukup tinggi.

"Silakan aksi ini berjalan namun demikian kami tetap mengimbau pandemi Covid-19 ini masih berjalan. Masih ada penyebaran virus di Jakarta ini. Di Jakarta datanya 800-900 bahkan sampai 1.000 per hari. Artinya di sini masih zona merah," seru Heru yang dibalas teriakan 'Wuuuu' para peserta aksi.

Massa aksi memang tak terlihat menjaga jarak. Hanya saja, mereka masih mengenakan masker.

Tiga ormas besar tercatat tergabung dalam Anak NKRI, yakni Persaudaraan Alumni (PA) 212, Front Pembela Islam (FPI), dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama.

Demo menolak Omnibus Law hari ini diwarnai penangkapan terhadap belasan pemuda. Mereka digiring ke mobil tahanan yang telah disiagakan di depan Gedung Indosat.

Gelombang protes Omnibus Law mulai bergulir sejak pekan lalu di sejumlah daerah. Mereka yang menolak menyebut Omnibus Law Cipta Kerja sebagai produk legislasi yang lebih condong berpihak kepada korporasi dan meminggirkan hak-hak rakyat, terutama buruh.

Presiden Jokowi telah merespons berbagai penolakan itu dengan menyarankan agar disalurkan sesuai ketentuan hukum. Masyarakat yang menolak, kata Jokowi, bisa mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi.