DKI Tetap Ingin Beri Aspirasi soal Omnibus Law ke Pemerintah

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya tetap ingin menyampaikan aspirasi terkait Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja kepada pemerintah pusat. Riza berharap dalam rapat selanjutnya yang digelar Presiden Joko Widodo, pihaknya mendapat kesempatan untuk berbicara.

"Saya kira seperti rapat sebelumnya, biasanya DKI dapat kesempatan pertama atau terakhir. Jadi pada rapat berikutnya kita akan sampaikan apa yang mungkin belum sempat disampaikan," kata Riza di Jakarta, Selasa (13/10).

Riza mengaku tidak tahu kapan rapat selanjutnya akan digelar Jokowi. Ia hanya mengatakan bahwa rapat serupa dilakukan secara berkala bersama gubernur atau pun masing-masing pimpinan daerah lainnya.

"Nanti pasti pemerintah pusat juga akan mendiskusikannya dan dalam kesempatan tersebut kami akan menyampaikan aspirasi yang disampaikan para pendemo kepada kami untuk kami teruskan," ujarnya.

Namun, politikus Partai Gerindra itu tak menjawab saat dikonfirmasi apakah Pemprov DKI akan mengirim surat kepada Jokowi seperti yang dilakukan sejumlah kepala daerah lain meneruskan aspirasi buruh yang menolak Omnibus Law.

Ia hanya menjawab bahwa pengiriman surat yang dilakukan oleh daerah sudah mewakilkan aspirasi masyarakat.

"Itu kan sudah disampaikan, pemerintah Jabar sudah sampaikan, pemerintah Jatim sudah sampaikan, saya kira cukup sudah diwakili," katanya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui massa aksi penolak Omnibus Law Cipta Kerja di Bundaran HI, Kamis (8/10) malam. Ketika itu, Anies berjanji akan meneruskan aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat.

"Saya ingin sampaikan bahwa apa yang tadi jadi aspirasi besok kita akan teruskan aspirasi itu. Besok disampaikan," kata Anies di Jakarta, Kamis (8/10) malam.

Namun, saat rapat bersama Jokowi beberapa waktu lalu, Anies mengaku tak bisa menyampaikan aspirasi. Dalam rapat tersebut, hanya Jokowi yang berbicara kepada kepala daerah, sementara para kepala daerah tak mendapat kesempatan.

Partai Gerindra yang menaungi Riza Patria sendiri mendukung Omnibus Law yang disahkan DPR, Senin (5/10) lalu. Gerindra mendukung bersama enam fraksi lainnya yang duduk di DPR, Senayan.