Polisi Bubarkan Demo Mahasiswa Purwokerto dengan Gas Air Mata

Aparat kepolisian membubarkan aksi mahasiswa yang menolak Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja menggunakan water cannon dan gas air mata di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pada Kamis (15/10). 

Massa aksi tiba di depan Gedung DPRD Banyumas sekitar pukul 14.00 WIB. Setelah itu mereka menyampaikan orasi yang berisi penolakan terhadap beleid yang telah disahkan oleh DPR tersebut.

Lugas Ichtiar, salah satu mahasiswa peserta demo, mengungkapkan salah seorang rekannya yang lemas sempat diamankan oleh aparat di tengah aksi.

"Ada teman kami yang diamankan ke dalam. Kami tidak mau mundur selama teman kami tidak dikembalikan. Setelah terjadi lobi-lobi, kami minta aparat mengeluarkan teman kami," ujar kepada CNNIndonesia.com, Kamis (15/10).

Aparat kemudian mengembalikan rekan Lugas. Massa mulai ditarik mundur sekitar pukul 19.28 WIB. Pada pukul 20.00 WIB, aparat mulai menembakkan water canon untuk memukul mundur massa. Selang 5 menit, gas air mata mulai ditembakkan. Massa akhirnya menarik diri pada pukul 20.15 WIB.

"Jadi, bukan karena diawali dengan kericuhan. Kami tetap bikin border di depan tetapi polisi menginginkan kami untuk bubar dengan cara menggunakan water cannon dan gas air mata," ujarnya.

Dikutip dari Antara, Kepala Polresta Banyumas Komisaris Besar Polisi Whisnu Caraka mengatakan pihaknya menyiagakan sekitar 1.000 personel untuk mengamankan aksi unjuk rasa tersebut.

"Untuk pengamanan, kami melibatkan semua unsur, dari Polri ada, dari TNI ada, dari pemerintah daerah juga ada," jelas Wishnu.

Menurut dia, hal itu dilakukan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi seiring dengan pelaksanaan unjuk rasa tersebut.

Sementara itu, Bupati Banyumas Achmad Husein meminta mahasiswa dan elemen masyarakat untuk menggunakan logika dalam menyikapi UU Cipta Kerja.

"Anak-anakku harus berpikir dengan logika, apalagi ini mahasiswa-mahasiswi. Yang pertama, pemerintah daerah sangat tergantung pada pemerintah pusat, faktanya APBD Kabupaten Banyumas 87 persennya itu berasal dari pemerintah pusat," kata Achmad saat bertemu dengan peserta demo.

Achmad juga menolak menandatangani pernyataan sikap dan tuntutan mahasiswa yang berisi penolakan terhadap UU Ciptaker karena Kabupaten Banyumas sangat bergantung kepada pemerintah pusat.

"Tanpa pemerintah pusat, Kabupaten Banyumas bangkrut, karena 87 persen APBD-nya berasal dari pemerintah pusat, setuju (atau) enggak," tegasnya.