ANALISIS

Fenomena LGBT di Tubuh TNI-Polri dan Evaluasi Diklat Militer

CNN Indonesia | Kamis, 22/10/2020 10:03 WIB
Sanksi yang telah dijatuhkan kepada prajurit TNI dan anggota Polri LGBT dinilai melanggengkan diskriminasi kepada kelompok minoritas seksual. Ilustrasi. Sanksi yang telah dijatuhkan kepada prajurit TNI dan anggota Polri LGBT dinilai melanggengkan diskriminasi kepada kelompok minoritas seksual. Foto: CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono
Jakarta, CNN Indonesia --

Kelompok lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) muncul di lingkungan TNI dan Polri. Keberadaan kelompok tersebut disinggung pertama kali oleh Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung (MA) Mayor Jenderal (Purn) Burhan Dahlan.

Saat ini terdapat 20 berkas perkara kasasi pelanggaran hukum prajurit terkait homoseksual yang ditangani MA. Dari jumlah tersebut, 16 perkara sudah diputus di tingkat kasasi.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto telah mengeluarkan telegram ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 dalam menerapkan sanksi tegas kepada para prajurit yang terbukti melanggar hukum kesusilaan, termasuk LGBT.


Sementara di tubuh Polri, salah seorang Brigadir Jenderal berinisal EP telah dijatuhkan sanksi non-job hingga pensiun karena terlibat masalah LGBT. Perbuatan Brigjen EP juga dinyatakan sebagai perilaku tercela.

Tak sampai di situ, Brigjen EP juga harus meminta maaf kepada pimpinan Polri dan pihak-pihak lain yang dirugikan. EP harus mengikuti serangkaian kegiatan pembinaan selama satu bulan.

Direktur Eksekutif ICJR, Erasmus Napitupulu menilai langkah yang diambil TNI dan Polri kepada anggota yang memiliki orientasi seksual berbeda itu adalah tindakan diskriminatif yang bertentangan dengan konstitusi negara.

"Bentuk diskriminasi yang menyerang orientasi seksual dan ekspresi gender seseorang yang dilindungi oleh hukum dan konstitusi negara," kata Erasmus, Rabu (21/10).

Sementara merujuk pada Pasal 28B ayat (2) juncto Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, perbedaan perlakukan berdasarkan orientasi seksual merupakan pelanggaran konstitusi negara.

Namun, kata Erasmus, pengaturan tentang perbedaan hanya dibolehkan dalam kondisi tertentu selama tindakan-tindakan tersebut bersifat khusus dan sementara yang disebut affirmative actions.

Infografis Kontroversi Putusan MK Soal Zina dan LGBT

Erasmus menjelaskan affirmative actions digunakan untuk mendorong kelompok masyarakat mengejar kemajuan sehingga tercapai kesetaraan. Salah satu contohnya, perlakukan khusus untuk perempuan dan anak-anak.

"Sedangkan pembedaan yang dilakukan oleh TNI/Polri ini jelas bukan merupakan suatu affirmative action," ujarnya.

Atas dasar itu, kata Erasmus, pihaknya merekomendasikan MA, TNI, hingga Polri untuk menghapus semua kebijakan internal yang memberikan stigma pada kelompok minoritas tertentu. Salah satunya kelompok yang berbasis orientasi seksual.

"Menganulir keputusan represif yang diberikan kepada anggota internalnya yang telah atau sedang dalam proses sanksi berbasis atas kebijakan yang diskriminatif," katanya.

Sementara itu, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi berpendapat fenomena LGBT di lingkungan TNI/Polri bukan disebabkan oleh lemahnya sistem perekrutan.

Khairul menilai perbedaan orientasi seksual para prajurit tersebut kemungkinan besar terjadi dalam proses pendidikan. Menurutnya, perubahan perilaku ini menjadi salah satu risiko dari sistem pendidikan asrama.

"Artinya, selain kurikulum baku tentu diperlukan metode bimbingan dan pengasuhan yang antisipatif terhadap hal-hal seperti itu," kata Khairul.

Menurut Khairul, perlu ada evaluasi terkait sistem pendidikan di lingkungan TNI/Polri untuk mengantisipasi sejak dini munculnya potensi perubahan seksual tersebut.

"Tapi yang terpenting kemudian adalah bagaimana membangun pola pembinaan personel yang tak membuka peluang terjadinya praktik disorientasi seksual dalam kehidupan prajurit," ujarnya.

Sejauh ini terungkap tujuh prajurit TNI telah mendapat sanki atas pelanggaran kesusilaan tersebut. Tujuh prajurit itu antara lain seorang personel TNI Angkatan Darat dan enam personel TNI Angkatan Udara.

(dis/fra)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK