Protes Macron, Aceh Tunda Kerja Sama dengan Institut Prancis

Pelaksana tugas harian (Plt) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menyebutkan Pemerintah Aceh menunda perjanjian kerjasama dengan Institut Francais d'Indonesie sebagai bentuk kecaman atas komentar Presiden Prancis Emmanuel Macron.

"Penundaan kerja sama ini sebagai sikap protes, bentuk keberatan pemerintah bersama seluruh masyarakat Aceh kepada pemerintah Prancis yang telah mendiskreditkan Islam," kata Nova dalam keterangannya di Banda Aceh, Senin (2/11).

Nova menyebut sikap Macron yang menyebut Islam sebagai agama yang mengalami krisis dan melindungi penerbitan kartun Nabi Muhammad dengan dalih kebebasan berpendapat, telah melukai hati 2 miliar umat Muslim dunia.

Pemerintah Aceh juga menyampaikan kecaman atas pernyataan juga sikap Marcon. Nova berharap Marcon mencabut pernyataannya dan meminta maaf kepada umat Muslim di seluruh dunia.

Sebagai bentuk protes, Pemerintah Aceh menunda kerja sama dengan Institut Prancis dalam hal pendidikan dan kebudayaan yang semula dijadwalkan berlangsung di Kedutaan Besar Prancis di Jakarta.

Penundaan itu diinstruksikan langsung Nova kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh, Syaridin.

"Benar. Atas instruksi Pak Plt Gubernur, kerja sama ini kami tunda dulu. Ini bentuk sikap protes Pemerintah Aceh kepada Perancis," kata Syaridin, Kepala BPSDM Aceh.

Syaridin menyebutkan, pada 14 Juli 2020 lalu, MoU antara pemerintah Aceh dengan Institut Prancis diteken Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Rencananya pelaksanaan kerja sama ini akan dilakukan pada Desember nanti.

Lewat kerja sama itu, Pemerintah Aceh merencanakan mengirim mahasiswa asal Aceh untuk kuliah di Prancis pada tahun 2021 mendatang. "Untuk sementara akan ditunda pelaksanaannya atau dibatalkan untuk saat ini," kata Syaridin.

Protes di Berbagai Daerah

Di sisi lain, aksi protes berbeda terjadi di Kepulauan Riau. Pada Senin (2/11), ratusan buruh dari Federasi Pekerja Serikat Metal Indonesia (FSPMI) Kota Batam menggelar aksi unjuk rasa meminta pembatalan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Sedangkan di Yogyakarta, Senin (2/11), puluhan pekerja/Buruh yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar aksi budaya "topo pepe" di perempatan titik nol kilometer Yogyakarta.

"Topo pepe" merupakan cara "kawulo alit" atau rakyat biasa mengadu dan mencari keadilan ke Sultan sebagai Raja Keraton Yogyakarta, dengan harapan bisa direspon oleh sang Raja.

MPBI menginginkan agar Sultan sebagai Raja Keraton Yogyakarta dapat menasehati Gubernur DIY yang juga dijabat oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X supaya menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sesuai Kebutuhan Hidup Layak (KHL), serta menunda penerapan Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.