DPRD DKI Bahas Anggaran di Puncak Bogor Berpotensi Ditilap

CNN Indonesia | Kamis, 05/11/2020 13:36 WIB
Formappi menilai pembahasan anggaran oleh DPRD DKI Jakarta di kawasan Puncak Bogor hanya untuk menghindari sorotan publik. Formappi menilai pembahasan anggaran oleh DPRD DKI Jakarta di kawasan Puncak Bogor hanya untuk menghindari sorotan publik. (CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia --

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengkritik langkah DPRD DKI Jakarta yang menggelar rapat pembahasan anggaran di Puncak, Bogor, Jawa Barat. Menurutnya, pembahasan di Puncak berpotensi muncul penilapan atau penyimpangan anggaran.

Lucius khawatir pembahasan anggaran di tempat tenang, sebagaimana alasan DPRD, selalu berkonotasi memuluskan persekongkolan, niat penyimpangan, dan korupsi.

"Anggaran bisa ditilap sejak awal jika kondisinya memungkinkan. Ya, cari ketenangan di Puncak itu kondisi yang diciptakan untuk bisa melakukan penyimpangan," kata Lucius saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (5/11).


Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI menggelar rapat pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI Jakarta 2021 di Hotel Grand Cempaka, Puncak, Bogor, Rabu (4/11).

Sejumlah anggota dewan kompak menyatakan rapat di Puncak agar mendapat ketenangan dan mempertimbangkan situasi Covid-19 di Jakarta.

Terkait hal tersebut, Lucius menilai alasan itu hanya untuk menghindari sorotan publik terkait pembahasan anggaran.

"Lucu dan aneh, karena rapat pembahasan anggaran kok di suasana yang tenang, jauh dari kebisingan. Emang mau sembahyang apa?" tuturnya.

Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 pada dasarnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Dalam Permendagri tersebut disebutkan bahwa salah satu prinsip penyusunan APBD harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Lucius Karus ketika melakukan konferensi pers di Bakoel Coffie, Cikini, Jakarta pada Selasa (8/1/2019). Sebelumnya, GKR Hemas bersama anggota DPD lain melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo untuk menjelaskan situasi terkini DPD RI. (CNN Indonesia/Harvey Darian)Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus (kanan). (CNN Indonesia/Harvey Darian)

Lucius mengatakan cerita soal anggaran aneh di DKI Jakarta saat proses pembahasan sudah bukan barang baru. Upaya mark-up pernah dibongkar sebelumnya.

Ia mengatakan potensi-potensi ini bukan tak mungkin akan terulang jika proses pembahasannya menjauh dari publik.

Ia juga menilai alasan khawatir tertular Covid-19 jika menggelar rapat di Gedung DPRD terkesan janggal. Menurutnya, hal tersebut justru menunjukkan kesan bahwa DPRD tidak bertanggung jawab dengan kondisi pandemi di Ibu Kota.

"Ini kok kesannya DPRD DKI Jakarta tak merasa punya tanggung jawab atas kasus Covid yang tinggi di DKI. Mereka mestinya yang paling depan bersama dengan gubernur menghadapi kasus Covid ini," ujar Lucius.

"Kok, malah lari menjauh ke Puncak? Ini memperlihatkan rendahnya tanggung jawab atau malah tak mau bertanggung jawab. Gubernur dibiarkan menghadapi sendiri kasus-kasus Covid sementara DPRD asyik di hotel bahas anggaran sambil melirik jauh kasus Covid DKI," kata dia menambahkan.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak sebelumnya mengatakan pihaknya sengaja menggelar rapat penyusunan APBD 2021 di kawasan Puncak, Bogor, berdasarkan pandangan legislatif dan eksekutif yang khawatir jika rapat di Gedung DPRD di tengah pandemi Covid-19.

"Justru memang sebagian trauma rapat di DPRD, dengan asumsi pengaturan protokol kesehatan di situ kan, gedung itu ya, ventilasi segala macam (kurang bagus), seperti itu," kata Jhonny saat dihubungi.

(dmi/pmg)

[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK