Risma Punguti Sampah, Pedemo Teriakkan Tolak Omnibus Law

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini terlihat mendatangi lokasi demo unjuk rasa massa Gerakan Tolak Omnibus Law (Getol) Jawa Timur di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (10/11).

Pantauan CNNIndonesia.com di lokasi, saat tiba di lokasi aksi, Risma dengan didampingi jajaran Pemkot Surabaya langsung membelah kerumunan massa. Dengan menenteng karung, ia kemudian memunguti botol dan sampah yang berserakan.

Kemunculan Risma yang tiba-tiba itu kemudian membuat fokus massa aksi yang semula memperhatikan jalannya orasi dan demonstrasi terpecah.

Terdengar salah seorang peserta aksi buruh, kemudian meneriaki Risma. Ia meminta agar orang nomor satu di Surabaya tersebut memerhatikan nasib warganya yang terancam.

"Nasib warga Surabaya terancam dengan Omnibus Law, mana suaramu," ujar salah seorang massa aksi saat Risma melintasinya.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mendatangi lokasi aksi unjuk rasa massa Gerakan Tolak Omnibus Law (Getol) Jawa Timur dan memungut sampah diiringi sejumlah jajarannya, Surabaya, 10 November 2020. (CNNIndonesia/Farid)

Mendengar hal itu Risma dan jajarannya sempat mendatangi demonstran tersebut. Namun, Risma tak mengatakan sepatah kata pun kepada peserta demonstrasi tersebut.

Tak sampai di situ, teriakan seorang buruh kemudian memicu ratusan massa aksi bersama-sama melontarkan pekikan seruan tolak Omnibus Law UU Ciptaker.

"Tolak, tolak, tolak Omnibus Law! Tolak, tolak, tolak Omnibus Law!" teriak massa di saat Risma berada di sana.

Tak berapa lama, terlihat Risma menjauh dari kerumunan massa. Ia terlihat sempat bertemu dengan dua orang massa aksi yang mengeluhkan tentang omnibus law UU Ciptaker.

Perempuan yang juga Ketua DPP PDIP itu mengaku telah menyampaikan aspirasi para buruh dengan mengirim surat kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

"Aku wes berjuang, ngirim surat tekan endi-endi, takonono pemimpinmu [Saya sudah berjuang mengirimkan surat ke mana-mana, tanya pemimpinmu]," kata Risma.

Sebagai informasi diketahui, Risma memang telah mengirimkan surat kepada Jokowi untuk meninjau ulang pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Surat bernomor 560/9002/436.7/2020 itu dikirim pada 5 Oktober ke Jokowi. Dalam surat itu, Risma menyampaikan aspirasi dari para pekerja dan buruh tentang pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja. Ia pun meminta Jokowi untuk mempertimbangkannya.

Saat dikonfirmasi, Kabag Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara membenarkan keaslian surat untuk Jokowi tersebut. Surat itu memang sudah dikirim sebelum UU Cipta Kerja disepakati dalam Rapat Paripurna DPR pada sore, 5 Oktober 2020.

Petani Peserta Aksi Bagi Hasil Bumi

Selain itu, dalam aksi massa menolak omnibus law terdiri dari buruh, tani dan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Tolak Omnibus Law (Getol) Jawa Timur kali ini terlihat dikemas berbeda dibandingkan sebelumnya.

Aksi kali ini lebih terlihat seperti Festival Rakyat: Ada teatrikal, baca puisi, pameran foto, sablon, pasar tani, lapak baca, hingga lapak hasil bumi yang dibagikan gratis.

"Konsep hari ini memang konsep kita adakan festival rakyat untuk menjaga gerakan yang tentu akan berlangsung panjang. Ada panggung kreativitas hingga pasar tani ada [hasil bumi] yang gratis dan ada yang hanya dipamerkan," kata Jubir Getol, Muhammad Izzudin saat dikonfirmasi.

Dalam aksi yang digelar bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, Izzudin mengatakan bahwa setiap orang yang memperjuangkan haknya yakni menolak Omnibus Law juga adalah pahlawan.

"Bahwa pahlawan kita bukan hanya yang berjuang di medan perang dulu, tapi juga mereka yang di sektor pekerja, petani, pemuda dan mahasiswa yang berjuang," ujar Izzudin.

Izzudin mencontohkan petani yang menjadi pahlawan dengan menjaga agar ketahanan pangan negeri tetap terjaga, terutama di masa pandemi Covid-19.

Namun, tudingnya, nasib dan keberadaan petani kini terancam dengan sejumlah pasal di UU Ciptaker, yang berisiko bisa menyebabkan perampasan lahan. Belum lagi, sejumlah pasal yang merugikan sektor pekerja.

"Omnibus law ini akan menyasar risiko dari pada lahan pertanian yang semakin rentan dirampas atas nama proyek strategis nasional dan proyek ekonomi khusus. Ada di pasal 129 mengenai Bank Tanah," katanya.