Satgas Ungkap Warga DIY Hingga Papua Penolak Prokes Tertinggi

CNN Indonesia | Jumat, 20/11/2020 00:55 WIB
Yogyakarta, Jambi, dan Papua disebut Satgas Covid-19 sebagai daerah dengan tingkat penolakan protokol kesehatan tertinggi di Indonesia. Personel TNI mengarahkan warga untuk menuju tempat pengungsian di kawasan lereng Gunung Merapi di Desa Krinjing, Dukun, Magelang, Jawa Tengah, Jumat (6/11/2020). (ANTARA FOTO/Taufiq R)
Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua Bidang Perubahan Perilaku, Tim Satgas Penanganan Covid-19, Sonny Harry Harmadi mengungkap tiga daerah dengan tingkat penolakan masyarakat terhadap protokol kesehatan Covid-19 tertinggi di Indonesia.

Sonny menyebut, ketiga daerah tersebut yakni Papua, Jambi, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Tiga warga di daerah itu, menurut dia, memiliki kecenderungan penolakan tertinggi terhadap protokol kesehatan yang meliputi tracking, tracing, dan testing (3T).

"Jadi memang kita sedang terus berupaya pada daerah-daerah yang ternyata kecenderungan menolaknya itu terutama di Jogja, papua, dan Jambi," kata Sonny dalam paparannya yang disiarkan langsung akun YouTube BNPB, Kamis (19/11).


Tim Satgas, kata Sonny saat ini terus berupaya melakukan edukasi terhadap masyarakat, terutama di tiga daerah tersebut, agar lebih patuh dalam menerapkan protokol kesehatan.

Per Kamis (19/11), Tim Satgas kata Sonny mencatat telah melakukan edukasi perubahan perilaku terhadap 7,8 juta warga. Edukasi terpantau secara digital lewat 32 ribu duta perubahan perilaku di bawah Tim Satgas Covid-19.

Hasilnya, dari jumlah itu, 50 ribu di antaranya menolak menerapkan protokol kesehatan.

"Dan per hari ini saya lihat tadi pagi sudah 7,8 juta orang yang diedukasi. Dari 7,8 juta orang yang diedukasi ada 50 ribu yang menolak. Nah kalau 7 juta lebih, 50 ribuan berarti nggak sampai 1 persen," kata dia.

Kendati jumlahnya relatif sedikit, Sonny mengingatkan mereka berpotensi menjadi media penularan. Namun, di sisi lain, ia juga mencatat angka kepatuhan masyarakat menggunakan masker dan jaga jarak meningkat.

Ia berharap masyarakat bisa selalu konsisten menerapkan protokol kesehatan. Pasalnya, ia menyadari, masyarakat dalam satu titik kerap mengalami rasa jenuh menerapkan protokol kesehatan.

"Padahal kita ini betul-betul perang ya. Perjuangan yang tanpa batas. Jadi sampai pandemi ini berakhir, kita harus disiplin betul. Dan komitmennya betul-betul harus kuat," katanya.

Sementara itu, pemerintah terus mencatat lonjakan kasus positif Covid-19 per Kamis (19/11), dengan penambahan sebanyak 4.798 kasus. Tambahan tersebut membuat total kasus positif Covid-19 mencapai 483.518 orang.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 406.612 orang telah sembuh dan 15.600 orang di antaranya meninggal dunia. Data tersebut dihimpun Kementerian Kesehatan hingga pukul 12.00 WIB dan dibagikan Satgas Covid-19 pukul 15.11 WIB.

Siaga Klaster Pengungsian Merapi

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo meminta seluruh pihak yang bertanggung jawab dalam evakuasi warga akibat erupsi Gunung Merapi untuk menyiagakan alat pemeriksaan deteksi virus corona (covid-19) rapid test antigen.

Upaya itu dilakukan sebagai langkah antisipasi penularan dan terciptanya klaster baru covid-19 di tempat pengungsian.

"Saya berharap tim dari pusat bisa melakukan koordinasi untuk memberikan dukungan semaksimal mungkin yang bisa diberikan kepada seluruh tempat pengungsian. Baik logistik, alat untuk rapid test antigen untuk mengetahui ada atau tidaknya yang terpapar covid-19," kata Doni saat memberikan arahan sebelum berlangsungnya tactical floor game (TFG) di Yogyakarta, Kamis (19/11).

Doni yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 sekaligus meminta seluruh petugas dan warga yang mengungsi untuk menerapkan protokol kesehatan Covid-19 3M meliputi memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

Ia menambahkan apabila tempat pengungsian berisiko, salah satu upaya yang dapat dilakukan yakni memisahkan kelompok rentan, seperti lanjut usia, warga dengan komorbid, anak-anak, balita dengan orang dewasa, dengan pengungsi lainnya

"Dari mereka yang secara fisik tidak bergejala namun berpeluang sudah menjadi orang tanpa gejala (OTG) ini semuanya harus kita antisipasi," lanjut Doni.

Lebih lanjut, ia pun meminta BPBD, BNPB hingga warga untuk mulai menggunakan pola mitigasi bencana di tengah pandemi demi keselamatan masyarakat. Doni menekankan upaya pencegahan harus dilakukan sejak awal dalam penanganan bencana.

Selain itu, Doni mengaku pemerintah pusat akan terus melakukan dukungan dan pendampingan yang lebih baik kepada masyarakat terutama untuk menyiapkan fasilitas, khususnya kepada kelompok rentan, seperti anak-anak, ibu hamil, lansia dan disabilitas.

Sedangkan bagi warga yang berusia muda, kata Doni, dipersilakan beraktivitas dengan syarat selalu mengikuti perkembangan terkait ancaman potensi dan rekomendasi yang telah ditetapkan oleh Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG).

"Ketika perencanaan-perencanaan ini belum optimal, kita harus paralel dengan upaya mitigasi," kata dia.

Belajar dari letusan sebelumnya, Doni berharap kegiatan perencanaan seperti TFG ini dapat diketahui oleh semua pihak dan memberikan manfaat supaya penanganan bencana ke depan berjalan lebih baik.

TFG yang difasilitasi oleh BNPB dan TNI ini bertujuan untuk menguji rencana kontinjensi dan rencana operasi yang telah disusun, khususnya oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang berpotensi terdampak, seperti Kabupaten Sleman dan Klaten. Melalui TFG, para pelaku latihan mendapatkan gambaran visual dalam mengenali medan lapangan dan koordinasi yang harus diperankan. TFG dimainkan dengan menggunakan media peta dua dimensi dan miniatur untuk menambah deskripsi secara visual kepada para peserta.

Dalam kesempatan itu, Doni turut menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para pemimpin daerah, tokoh masyarakat dan sukarelawan juga termasuk penggiat-penggiat kebencanaan yang telah bekerja keras selama beberapa hari terakhir setelah ditetapkannya status Gunung Merapi pada tanggal 5 November lalu, yang telah masuk level III.

Doni sekaligus memastikan jika BNPB terus memantau dan berkoordinasi dengan BPBD yang wilayahnya berpotensi terdampak erupsi Gunung Merapi. Saat ini, baru Kabupaten Sleman, Yogyakarta yang telah menetapkan status tanggap darurat yang berlaku sampai dengan 30 November 2020.

(thr/fea)

[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK