Tren Kampanye Tatap Muka Naik Jelang Pencoblosan

CNN Indonesia | Minggu, 22/11/2020 00:38 WIB
Bawaslu mencatat tren kenaikan kampanye tatap muka jelang Pilkada 2020 yang jumlahnya melonjak hingga 17 ribu pertemuan. Ilustrasi. Kampanye tatap muka di tengah pandemi. (Foto: ANTARA FOTO/MOCH ASIM)
Jakarta, CNN Indonesia --

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat tren kenaikan metode kampanye pertemuan tatap muka menjelang hari pemungutan suara Pilkada 2020 pada 9 Desember mendatang.

Anggota Bawaslu, Afifudin mengatakan, metode kampanye dengan pertemuan tatap muka masih menjadi primadona oleh para pasangan calon atau tim pemenangan. Menurut dia, kondisi itu tidak berubah meski berada di tengah pandemi Covid-19.

"Kita lihat metode kampanye yang dipilih para calon ini tidak banyak berubah dari kampanye di saat tidak ada wabah. Jadi secara umum kami ingin memastikan kampanye tatap muka masih menjadi primadona," kata Afifudin dalam diskusi daring, Sabtu (22/11).


Berdasarkan data Bawaslu, tren pertemuan tatap muka terus meningkat dalam 10 hari terakhir sejak masa kampanye dimulai pada 26 September lalu. Di 10 hari pertama, Bawaslu hanya mencatat 9.189 pertemuan tatap muka.

Jumlah itu, kata Afif, terus melonjak hingga 17 ribu pertemuan tatap muka.

"Nah yang menarik sebenarnya, situasi wabah ini belum mendorong pasangan calon untuk kampanye lewat daring. Itu tantangan kita semua ya," katanya.

Afif menduga, jumlah tersebut akan terus melonjak kurang dari dua pekan ke depan sebelum masa tenang pada 5 Desember.

Kondisi itu, salah satunya karena KPU telah melarang rapat umum dilakukan oleh paslon atau tim pemenangan yang mestinya dimulai per 22 November. Rapat umum nantinya bakal diganti dengan lebih banyak pertemuan tatap muka.

"Saya kira ini akan menjadi pertarungan terakhir kampanye dilakukan oleh pasangan calon dan prediksi saya semakin banyak tatap muka yang akan dilakukan," katanya.

Sementara itu, Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) mencatat lebih dari 13 ribu pertemuan tatap muka dalam kampanye hinggga awal pekan ini. Dari jumlah tersebut, angka pelanggaran mencapai sekitar 280 atau 2 persen dari total pertemuan.

Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal mengatakan, jumlah tersebut masih relatif sedikit sehingga secara umum situasi diklaim masih stabil.

Selain itu, jumlah daerah berzona merah di 270 daerah atau kabupaten/kota menurun selama beberapa waktu terakhir. Hingga kini, angkanya turun menjadi 17 daerah dari semula 47 zona merah di tanggal 15 November.

"Kekhawatiran bahwa di daerah yang menyelenggarakan pemilu akan terjadi klaster sampai sejauh ini tanggal 19 November kita monitor tidak ada klaster baru yang ditemukan akibat pilkada," ujar Safrizal.

(thr/psp)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK