Sekakmat untuk Rizieq atau Blunder Pemerintah

Langkah pencopotan baliho pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengundang polemik. Sejumlah kalangan menilai keterlibatan TNI menurunkan baliho Rizieq politis.

Tak hanya soal baliho, kesimpulan Satgas Covid-19 tentang kemunculan klaster penularan Covid-19 Petamburan juga dianggap tergesa-gesa. Kata Wakil Sekretaris Umum FPI Aziz Yanuar, kesimpulan tentang klaster Petamburan terlalu dini dan politis.

"Bernuansa politis menurut saya kalau langsung disimpulkan itu dari Maulid kemarin," ujar Aziz saat dihubungi CNNIndonesia.com.

Rizieq dinilai jadi bidikan pemerintah karena dianggap berbahaya secara politik. Sebab itu, berbagai upaya dilakukan untuk membendung pengaruh Rizieq, terutama sebelum gelaran Pemilihan Presiden 2024.

Langkah untuk membendung Rizieq ini dianggap sejumlah pengamat bisa menjadi bumerang bagi pemerintah. Di sisi lain upaya mengadang Rizieq ini bisa menjadi sekakmat untuk Rizieq.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo, tak memungkiri soal penilaian bahwa upaya TNI-Polri ikut membendung Rizieq itu terbilang politis. Dia menduga memang ada campur tangan pemerintah dalam sejumlah upaya menindak Rizieq dan FPI.

Diakui Kunto, memang ada potensi pelanggaran protokol kesehatan di sejumlah acara Rizieq. Namun, nuansa politis terasa bila dibandingkan dengan tindakan TNI-Polri terhadap kerumunan lainnya.

"Bisa jadi pressure (tekanan) politik karena kapolda saja sudah dicopot, diganti yang baru. Kalau dari apa yang dilakukan polisi political motivated (didorong kepentingan politik)," ucap Kunto saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (23/11).

Kunto menilai pemerintah ketakutan dengan sosok Rizieq yang popularitasnya kian meroket. Padahal menurutnya, kepopuleran Rizieq tak terlepas dari blunder pemerintah selama ini.

"Saya melihat HRS bentukan rezim ini sendiri, ketika dia dianggap sebagai musuh besar. Walaupun dilemahkan dengan narasi, seakan-akan dia punya kekuatan besar sehingga harus dimusnahkan," ujar Kunto.

Menurut Kunto, langkah yang dilakukan rezim itu justru malah membuat ketakutan dengan logika-logika yang berlebihan malah menguatkan sosok Rizieq di mata pendukung, maupun kelompok kanan.

"Takut sama hantu yang dia ciptakan sendiri. Ini tidak masuk akal mengaitkan kepada ISIS, Suriah, dan sebagainya justru membantu reputasi HRS, bukan justru melemahkan HRS," kata pria yang juga pengajar di Universitas Padjadjaran tersebut.

Menggembosi Rizieq lewat TNI-Polri, kata dia, tak akan berhasil. Upaya ini justru akan kembali menjadi bumerang bagi rezim sendiri.

"Karena narasi itu sangat cocok dengan mereka yang sudah condong ke kanan, narasi terzalimi. Yang dibutuhkan pahlawan seperti HRS. Semakin dia dimusuhi, ditekan, popularitasnya semakin besar, pengikutnya akan semakin besar," kata Kunto.

Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin melihat pemerintah berusaha menggembosi Rizieq lewat TNI-Polri karena punya potensi menggalang massa.

Ujang menyebut Rizieq hadir sebagai antitesis Presiden Joko Widodo (Jokowi), terutama dengan gerakan baru yang dicetuskan sang Habib yakni Revolusi Akhlak. Jika tak dibendung, kata Ujang, Rizieq mampu mengumpulkan pengikut dengan jumlah potensial untuk Pilpres 2024.

"Di DKI dan Jabar saja sudah besar, apalagi di seluruh wilayah Indonesia. Agar tidak meluas, dipersempit ruang gerak itu, ditutup. Sebelum dia road show ke sejumlah daerah," ucap Ujang kepada CNNIndonesia.com, Senin.

Sebagai informasi, setelah pulang ke Indonesia usai tiga tahun lebih berada di Arab Saudi, Rizieq berencana melakukan silaturahmi dan konsolidasi revolusi akhlak keliling Indonesia. Namun, sejauh ini kegiatannya masih terkendala termasuk dalam waktu dekat di Cianjur, Jawa Barat.

Ujang berpendapat pemerintah melihat potensi elektoral Rizieq sebagai ancaman. Rizieq dinilai dapat menyumbang suara jemaahnya kepada siapapun sosok yang maju di 2024.

Ketakutan bertambah karena massa Rizieq berseberangan dengan basis massa kubu rezim saat ini.

"Ujungnya pilpres. Ketika sudah besar, luas pengaruhnya, bisa diarahkan memilih siapa saja. Ini dianggap berbahaya karena enggak mungkin memilih kubu pemerintah, karena tadi antitesis," ujar Ujang.