Puluhan Ribu Sekolah Risiko Tinggi Covid, Paling Banyak DKI

CNN Indonesia | Selasa, 24/11/2020 19:00 WIB
Puluhan ribu sekolah tercatat berisiko tinggi penyebaran covid-19 dengan jumlah terbanyak ada di DKI Jakarta disusul Sumut dan Jatim. Ilustrasi. Siswa belajar di sekolah. (Foto: ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko)
Jakarta, CNN Indonesia --

Sebanyak 30.738 satuan pendidikan yang terdiri dari TK, SD, SMP, SMA, sampai pondok pesantren tercatat berisiko tinggi dalam penyebaran wabah covid-19.

Hal ini menyusul rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang mengizinkan sekolah tatap muka mulai Januari 2021.

Mengutip data kesiapan sekolah milik Kemendikbud, Selasa (24/11), total ada 532.639 satuan pendidikan yang tercatat status penyebaran covid-19.


Jumlah satuan pendidikan dengan risiko tinggi paling banyak berada di DKI Jakarta dengan 7.726 satuan pendidikan.

Kemudian disusul Sumatera Utara dengan 6.906 satuan pendidikan, Jawa Timur dengan 5.979 satuan pendidikan, Kalimantan Selatan dengan 4.026 satuan pendidikan, dan Kalimantan Timur dengan dengan 2.344 satuan pendidikan.

Selanjutnya Sumatera Barat dengan 1.338 satuan pendidikan, Gorontalo dengan 1.084 satuan pendidikan, Aceh dengan 875 satuan pendidikan dan Kalimantan Tengah dengan 460 satuan pendidikan.

Tercatat ada 245.587 satuan pendidikan di seluruh provinsi yang berisiko sedang, dan 226.069 satuan pendidikan berisiko rendah.

Sedangkan pada 21.903 satuan pendidikan lainnya tidak ada kasus yang ditemukan di wilayahnya dan 8.342 satuan pendidikan tidak terdampak pandemi.

Dari keseluruhan satuan pendidikan tersebut, baru 226.281 satuan pendidikan atau 42,48 persen yang sudah mengisi daftar periksa kesiapan pembukaan sekolah.

Daftar periksa ini digunakan sebagai syarat bagi sekolah yang ingin melakukan pembelajaran tatap muka dan harus dipenuhi seluruhnya jika sekolah mau dibuka pada Januari 2021.

Namun masih ada 57,52 persen satuan pendidikan yang belum melengkapi daftar periksa. Sementara satuan pendidikan yang sudah memasukkan daftarnya pun belum semuanya memenuhi seluruh daftar periksa.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim memberikan keterangan pada wartawan. Jakarta, Rabu,12 Februari 2020.Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim mengizinkan kegiatan sekolah tatap muka mulai Januari 2021. (Foto: Adhi Wicaksono/CNNIndonesia). 


Tercatat ada 42.052 satuan pendidikan yang belum memiliki disinfektan, 11.783 satuan pendidikan tidak punya sarana cuci tangan yang baik, dan 11.740 satuan pendidikan tidak punya toilet yang bersih.

Kemudian 74.503 satuan pendidikan belum punya pengukur suhu tubuh, 79.499 satuan pendidikan tidak mampu menerapkan wajib masker, dan 44.302 satuan pendidikan tidak mampu mengakses layanan kesehatan.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Ubaid Matraji mengatakan fakta ini harus menjadi pertimbangan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam membuka sekolah.

Menurutnya pembukaan sekolah menjadi opsi yang penting diambil pemerintah dengan situasi pendidikan yang terus menurun. Namun penerapannya tidak boleh membahayakan kesehatan warga sekolah atau kampus.

"Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, maka keputusan membuka sekolah walaupun jadi wewenang Pemda, penting melibatkan seluruh stakeholder terkait sekolah," katanya kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon.

Ia menilai tokoh masyarakat, masyarakat setempat, orang tua sampai siswa juga harus dilibatkan memastikan sekolah aman dan layak untuk melakukan belajar tatap muka.

Pemerintah, katanya, juga harus andil membantu pengadaan infrastruktur penunjang protokol kesehatan. Khususnya bagi sekolah yang tak punya biaya untuk memenuhi hal tersebut.

"Pemda harus menghitung cost-nya dan bagaimana supaya penerapan protokol itu bisa terlaksana dengan baik di sekolah. Jangan sampai mau disiapkan tapi nggak ada dananya," lanjutnya.

Tak Asal Buka

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak meminta Pemerintah Provinsi DKI tidak asal membuka kembali sekolah tanpa pertimbangan yang matang.

Pasalnya, sekolah di DKI Jakarta tercatat memiliki risiko tinggi dan sedang berdasarkan data kesiapan sekolah milik Kemendikbud.

"DKI harus ekstra lebih hati-hati. Tidak juga menggampangkan. Bisa saja kita mulai dulu siswa SMA/SMK," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Jhonny sendiri mengaku setuju dengan kemungkinan sekolah dibuka di Jakarta pada Januari 2021 asal siap melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat.

Ia menyadari tak ada yang bisa memastikan kapan akhir dari pandemi covid-19. Sedangkan kegiatan pendidikan, katanya, harus terus berjalan seperti kegiatan di sektor lain.

Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan pembelajaran daring banyak dikeluhkan di lapangan. Penerapannya juga tidak maksimal.

Oleh karena itu, opsi membuka sekolah harus dipertimbangnya. Namun ia menekankan implementasinya harus dilakukan seaman mungkin.

Dalam hal ini, Pemprov DKI diminta ikut ambil alih dalam menyiapkan pembukaan sekolah. Termasuk dalam pengadaan infrastruktur pendukung protokol kesehatan.

"Pemerintah kan dapat dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) itu, bantuan dari pusat. Dari dana tersebut kan digunakan untuk penanggulangan penyebaran covid salah satunya. Itu kan bisa digunakan," ujarnya.

Sedangkan Dinas Pendidikan diminta mulai mendorong sosialisasi pembukaan sekolah terhadap sekolah, guru, orang tua ,dan siswa mulai sekarang.

Secara terpisah, Anggota DPRD DKI Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo menekankan sekolah harus mengizinkan orang tua dan siswa yang tidak berkenan belajar tatap muka.

Artinya, sekolah didorong untuk melakukan blended learning atau pembelajaran campuran. Namun hal ini menurutnya dapat memunculkan permasalahan baru yang harus diperhatikan dinas pendidikan.

"Sistem blended learning berpeluang menciptakan perbedaan serapan materi belajar antara siswa yang belajar tatap muka ataupun jarak jauh, sehingga kurikulum dan metode pengajarannya perlu sangat dipastikan lebih baik," katanya kepada CNNIndonesia.com melalui pesan singkat.

Metode ini, katanya, juga tidak melepas kebutuhan siswa terhadap fasilitas dan jaringan internet. Padahal fasilitas belajar daring jadi salah satu kendala yang marak dikeluhkan di lapangan, khususnya bagi siswa dengan tingkat ekonomi rendah.

Untuk itu, Angga meminta Pemprov DKI menjabarkan strategi dan rencana pembelajaran jika sekolah dibuka kembali. Termasuk bagaimana cara sekolah menyiasati potensi masalah pada pembelajaran campuran.

"Kebijakan sistem pendidikan harus terdesentralisasi pada tingkat Wilayah, Kecamatan, atau bahkan kelurahan. Hal ini penting, agar sekolah tidak menjadi klaster penyebaran covid-19," tambahnya.

(fey/psp)

[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK