Warga Risau Relokasi UMKM Pulau Komodo: Jalan Kaki 8 Jam

Rencana relokasi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Loh Liang, Pulau Komodo ke Loh Buaya, Pulau Rinca, Nusa Tenggara Timur (NTT) menyisakan kekhawatiran bagi warga.

Problem susulan mengenai pendapatan yang merosot sampai jauhnya akses usaha membayangi.

Salah seorang warga di Pulau Komodo, Akbar Al Ayyub was-was rencana relokasi itu bakal berbuntut memburuknya perekonomian masyarakat. Pendapatan warga Loh Liang yang bertumpu pada sektor UMKM diprediksi menurun drastis jika rencana relokasi direalisasikan.

"Kebijakan ini akan berimbas langsung kepada ekonomi kerakyatan," ujar Akbar dalam konferensi pers virtual, Rabu (25/11).

Menurut Akbar, rencana ini juga akan menyulitkan warga karena perjalanan dari Pulau Komodo ke Pulau Rinca harus ditempuh dalam waktu yang lama. Kata dia, ini sama saja dengan memaksa warga di Pulau Komodo berjualan di pulau yang jauh dari permukiman.

"Jarak tempuh dari Pulau Komodo ke Rinca itu kurang lebih delapan jam, pulang-pergi," ungkap dia.

Itu sebab Akbar lantas meminta pemerintah melibatkan masyarakat setempat dalam pembahasan rencana relokasi.

Akbar mengusulkan agar pemerintah mengkaji ulang rencana relokasi dan pembangunan 'Jurassic Park' di kawasan Taman Nasional Komodo (TNK), Kabupaten Manggarai Barat. Menurutnya, pemerintah penting untuk membuka forum diskusi dengan masyarakat mengenai pelbagai rencana tersebut.

Infografis Fakta Menarik Taman Nasional Komodo. (Foto: CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi)

Dampak Berlapis

Dalam kesempatan yang sama Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan pembangunan pariwisata besar-besaran di Pulau Komodo bisa berdampak secara sosial, ekonomi, dan politik.

Bahkan, pembangunan itu juga berpotensi menghilangkan tradisi dan budaya masyarakat setempat yang selama ini mempunyai interaksi dengan komodo.

"Itu akan menghilangkan nilai-nilai kebudayaan yang berkembang di kalangan masyarakat komunitas komodo, termasuk dengan ekosistem bersama spesies komodo itu sendiri," ungkap Kartika.

Dewi Kartika pun menambahkan, hubungan warga Pulau Komodo dengan komodo tak bisa dipisahkan satu sama lain. Pasalnya, menurut dia, masyarakat di sana memiliki ikatan yang kuat dengan komodo.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi mengingatkan pemerintah untuk tidak mengabaikan keselamatan dan kepentingan komodo dalam membangun 'Jurassic Park' di kawasan TNK, Kabupaten Manggarai Barat.

Ia bilang, pemerintah jangan hanya memikirkan untung dari investasi melainkan juga wajib peduli terhadap keberlangsungan hidup komodo.

"Pembangunan yang dilaksanakan tidak boleh bertentangan dengan keinginan komodo, keinginan tempatnya, keinginan alamnya, keinginan sumber pangannya, keinginan perkawinannya, keinginan bertelurnya, keinginan menetasnya, dan keinginan terus berkembangnya," tutur Dedi dalam rapat Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (23/11).

Pembangunan 'Jurassic Park' di kawasan TNK menarik perhatian pelbagai kalangan dalam beberapa waktu terakhir. Protes dan penolakan dari warga menguat usai foto yang menampilkan komodo berhadap-hadap dengan truk viral di media sosial.

Selain itu, ada video yang menunjukkan komodo masuk ke kawasan pembangkit listrik.

Sebagian kritik menyinggung soal kekhawatiran akan kerusakan alam dan habitat komodo. Perwakilan kelompok masyarakat sipil juga menyuarakan protes dan meminta UNESCO sebagai Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Dunia di bawah PBB untuk turun tangan mengkaji rencana pemerintah.

Dalam surat disebutkan, mereka meminta perwakilan UNESCO mengunjungi Taman Nasional Komodo dan Pulau Flores untuk menginvestigasi situasi teranyar kawasan tersebut. Kelompok sipil khawatir, gelombang investasi akan mengancam kelangsungan ekosistem satwa purba ini.