Jurassic Park Komodo, Badan Otorita Klaim Tak Gusur Warga

Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores (BOPLBF) mengklaim tidak akan menggusur warga di Pulau Komodo untuk membangun 'Jurassic Park' di kawasan Taman Nasional Komodo (TNK), Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Direktur Utama BOPLBF, Shana Fatina mengatakan pihaknya bakal mempertahankan permukiman warga di kawasan tersebut. Ia pun memastikan tak ada rencana penggusuran.

"Terkait pemindahan, saya pikir tidak ada lagi rencana untuk pemindahan Desa Komodo untuk jadi kawasan. Saya rasa tidak ada rencana itu," kata Shana dalam rapat bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (23/11).

Menurut Shana, permukiman warga akan dipertahankan sebagai bagian destinasi wisata. Sehingga wisatawan yang datang tak hanya berinteraksi dengan komodo, melainkan juga dengan warga sekitar.

Ia juga meluruskan isu mengenai penggusuran lapak dagangan warga lokal. Shana mengklaim, yang bakal dilakukan adalah penguatan produk yang dijual warga sekitar.

"Akan disiapkan lokasi, tidak akan dilakukan pemindahan, tapi akan dilakukan penguatan produk. Sehingga produk yang dihasilkan memang berkualitas dan bisa mendapatkan nilai tambah lebih tinggi," ujar dia lagi.

Sebelumnya, pembangunan 'Jurassic Park' di kawasan Taman Nasional Komodo (TNK), Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) jadi polemik setelah viral foto komodo berhadap-hadap dengan truk.

LSM dan masyarakat lokal di sana pun mulai bersuara. Ketua Adat Desa Komodo, Pulau Padar, Habsi bin Muhammad Ali mempertanyakan alasan mengapa ada proyek di dalam taman nasional.

Habsi juga menyampaikan, sebagian warga sekitar menolak proyek tersebut karena seharusnya tidak boleh ada proyek di kawasan taman nasional.

"Masalahnya, masyarakat boleh terima masuk di dalam kawasan itu yang berkaitan dengan usaha masyarakat, contoh keinginan masyarakat itu, bagi karyawan semua, sarjana nganggur yang ada di Pulau Komodo," kata Habsi lewat sambungan telepon kepada CNNIndonesia.com, Selasa (27/10).

Infografis Fakta Menarik Taman Nasional Komodo. (Foto: CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi)

Protes juga mengemuka dari perwakilan kelompok masyarakat sipil peduli Pulau Komodo. Mereka meminta Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Dunia di bawah PBB atau UNESCO untuk turun tangan mengkaji rencana pemerintah tersebut.

Dalam surat tersebut, mereka meminta perwakilan UNESCO mengunjungi Taman Nasional Komodo dan Pulau Flores untuk menginvestigasi situasi teranyar kawasan tersebut. Kelompok sipil khawatir, gelombang investasi akan mengancam kelangsungan ekosistem satwa purba ini.