Pimpinan DPRD DKI Sebut Gaji Anggota Dewan Tak Naik

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik menyatakan tak ada kenaikan gaji anggota dewan dalam anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI sebesar Rp888 miliar di Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2021.

Taufik menyebut total anggaran tersebut merupakan keseluruhan kegiatan dewan di Kebon Sirih selama satu tahun. Menurutnya, kenaikan tersebut terjadi karena terdapat penambahan kegiatan dalam RKT DPRD DKI tersebut.

"Angka Rp888 miliar untuk keseluruhan kegiatan. Ini bukan gaji dewan. Kalau gaji Rp800 juta sebulan mantap dong," kata Taufik di Jakarta, Selasa (1/12) dikutip dari Antara.

Taufik menyatakan dirinya kecewa dengan sikap Fraksi PSI DPRD DKI yang menolak Pansus RKT DPRD DKI tersebut. Pasalnya dalam rapat sebelumnya, Fraksi PSI tanda tangan setuju dengan kegiatan dewan tersebut.

"PSI setuju dan tanda tangan dalam rapat pimpinan gabungan (rapimgab) RKT DPRD DKI. Tapi, kok, malah bicara aneh-aneh menolak di luar. Jangan begitulah, harus fair. Mau menerima RKT, tapi nama ingin bagus di luar. Ini namanya merusak institusi," ujarnya.

Taufik yang juga sebagai Ketua Pansus RKT DPRD DKI serta Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi kecewa dengan sikap Fraksi PSI tersebut.

Menurut Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI ini, jika menolak seharusnya PSI berdebat di dalam rapat DPRD dan tidak perlu pencitraan menolak RKT. Padahal Fraksi PSI menerima dan setuju semua kegiatan dewan selama setahun dengan anggaran Rp888 miliar.

"Saya kira kalau ingin menang, ya jangan menang banyaklah, kalau mau manggung ya, silahkan. Tapi, jangan rusak citra institusi," katanya.

"Jangan di luar cerita begini, begono, dan begini. Saya sebagai Ketua Pansus RKT DPRD DKI tegaskan semua fraksi telah menyepakati," ujar politikus Partai Gerindra tersebut.

Taufik menyatakan RKT telah dibahas dan disepakati semua fraksi DPRD DKI. Anggaran sebesar Rp888 miliar sudah mencakup semua kegiatan secara satuan.

Mulai, kunjungan kerja (kunker), kunjungan dalam kota, peninjauan, sosialisasi Pancasila, sosialisasi perda, reses dan kegiatan alat kelengkapan dewan (AKD).

"Makanya, ini saya luruskan. Saya tegaskan, teman-teman PSI setuju," katanya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta PSI Michael Victor Sianipar menginstruksikan seluruh anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI menolak rancangan RKT anggota dewan yang naik menjadi Rp888 miliar.

Menurutnya, tidak elok jika hak-hak anggota DPRD mengalami kenaikan di saat pandemi Covid-19 dan banyak orang sedang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan.