PSI Harap Fraksi di DPRD DKI Ambil Sikap soal Anggaran RKT

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berharap fraksi lain di DPRD DKI Jakarta segera menyatakan sikap terkait usulan kenaikan anggaran Rancangan Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta Tahun 2021.

"Kami berharap dari hari ini, Kamis, sampai Minggu depan partai lain sudah bisa menyatakan sikap, apakah menyetujui atau seperti PSI menyatakan dengan tegas menolak," kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta PSI, Michael Victor Sianipar, dalam konferensi pers virtual, Kamis (3/12).

Michael kemudian berkata, "Kalau cukup partai menolak, maka ini tidak akan lolos di paripurna nanti."

Ia menyatakan bahwa jika nantinya banyak partai yang mengambil sikap setuju, PSI hanya bisa berharap pada tindakan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Karena untuk menyelesaikan APBD itu perlu persetujuan DPRD, apakah fraksi parpol di sana, dan juga gubernur. Kalaupun lolos gubernur menyetujui, nanti dibawa ke Kemendagri. Di sana masih bisa berubah," ucap dia.

Ia menyatakan bahwa sikap DPW PSI yang menolak usulan kenaikan itu sudah disetujui oleh semua anggotanya di DPRD DKI Jakarta.

"Pandangan umum fraksi adalah sikap partai yang paling sah dan final. Jadi kalau ditanya, anggota dewan kita jangan-jangan keceplosan ngomong di sana di sini dan seterusnya, kita kembalikan lagi, pandangan umum fraksi apa, kalau tidak bunyi di sana, itu bukan sikap partai, fraksi," ucap dia.

Pada kesempatan yang sama, anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI, August Hamonangan, juga mengklaim sejak awal fraksinya tidak pernah menyetujui rencana kenaikan anggaran dalam RKT, meski ada anggota fraksi yang tergabung dalam panitia khusus (pansus).

"Kami tegaskan di pandangan umum saat rapat paripurna, itu lah hasil akhir kami menolak dan tidak setuju terkait adanya kenaikan dalam RKT. Agar hal ini tidak simpang siur, tidak ada pernah kami ya-kan adanya kenaikan tersebut," ujar dia.

Rancangan anggaran RKT DPRD DKI Jakarta yang mencapai Rp8,3 miliar per anggota pada 2021 ramai diperbincangkan beberapa waktu belakangan.

Jika ditotal 106 anggota dewan, maka anggaran RKT yang diajukan mencapai Rp888 miliar untuk satu tahun kegiatan DPRD DKI. PSI mengkritik anggaran ini karena keadaan ekonomi sedang sulit di masa pandemi Covid-19.

Ketua Panitia Khusus Pansus RKT DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik, sebelumnya mengaku kecewa dengan penolakan PSI tersebut.

Taufik menyatakan RKT telah dibahas dan disepakati semua fraksi DPRD DKI. Anggaran sebesar Rp888 miliar sudah mencakup semua kegiatan secara satuan.

"PSI setuju dan tanda tangan dalam rapat pimpinan gabungan (rapimgab) RKT DPRD DKI. Tapi, kok, malah bicara aneh-aneh menolak di luar. Jangan begitulah. Harus fair. Mau menerima RKT, tapi nama ingin bagus di luar. Ini namanya merusak institusi," ujar Taufik, Selasa (1/12).