Formappi Kritik Kenaikan Anggaran RKT DPRD DKI

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, mengkritik kenaikan anggaran dalam rancangan Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta Tahun 2021.

Lucius menganggap bahwa dalam situasi perekonomian yang menurun akibat pandemi Covid-19, mestinya DPRD mengubah politik anggaran sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.

"Faktanya mereka justru terlihat tak peduli dengan situasi dan kondisi ekonomi warga ketika tanpa beban mengusulkan anggaran untuk tunjangan-tunjangan yang mereka terima nanti," kata Lucius saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (4/12).

Ia menyatakan bahwa rencana kenaikan anggaran itu semakin aneh karena beberapa pos yang ada di dalamnya tak mendesak dilakukan pada 2021. Lucius mencontohkan soal bimtek ke luar kota, sosialisasi raperda dan perda, hingga sosialisasi kebangsaan.

"Semua itu nampaknya tak penting-penting amat, apalagi dengan anggaran yang fantastis. Sosialisasi perda dan raperda di era teknologi maju seperti saat ini mestinya tak harus dilakukan dengan pertemuan tatap muka," ucap dia.

Lebih lanjut, ia menilai ada kesan program-program yang dianggarkan dalam RKT itu sebagai ajang proyek saja.

"Terkesan bahwa anggaran itu tak akan diterima langsung anggota, tetapi tetap saja anggota DPRD dengan cara mereka bisa mendapatkan keuntungan dari anggaran program dengan dana fantastis itu," tuturnya.

Terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI DKI Jakarta, Michael Victor Sianipar, berharap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, bisa membatalkan usulan anggaran dalam RKT itu. PSI memang merupakan salah satu fraksi yang menolak rencana itu.

Michael menyebut nasib anggaran RKT ada di tangan Anies sebagai pemilik otoritas tertinggi terkait urusan anggaran.

"Pihak DPRD bisa mengusulkan anggaran macam-macam, tapi kalau gubernur tidak setuju, maka usulan tersebut akan kandas. Kami berharap Pak Anies berani bersikap menolak," kata Michael dalam keterangan tertulis, Jumat.

Rancangan anggaran RKT DPRD DKI Jakarta tahun 2021 jadi sorotan dalam beberapa waktu belakangan. Sorotan tertuju pada setiap anggota legislatif mendapatkan anggaran sebesar Rp8,3 miliar.

Di DPRD DKI Jakarta, ada 106 anggota legislatif. Dengan demikian, anggaran RKT tahun 2021 yang diajukan mencapai Rp888 miliar.

Dalam rancangan RKT itu, anggaran sebesar Rp8,3 miliar per tahun bagi setiap anggota dirincikan untuk pendapatan langsung, pendapat tidak langsung, kegiatan sosialisasi, dan reses.