Bobby Salahkan Pemkot Soal Banjir Medan, Salman Sindir Pusat

Calon Wakil Wali Kota Medan nomor urut 01 Salman Alfarisi, yang berpasangan dengan petahana Akhyar Nasution, berdalih bahwa banjir di kota tersebut terjadi akibat kegagalan kolaborasi Pusat dan Daerah.

Hal ini sekaligus menjawab tudingan calon Wali Kota Medan nomor urut 02 Bobby Nasution yang menilai banjir yang melanda Kota Medan merupakan kegagalan Pemerintah Kota Medan untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Karo dan sekitarnya.

"Kita bisa lihat bencana Kota Medan yang sangat menyakitkan hati kita. Ini salah satu bentuk kegagalan dari kolaborasi Medan dengan kabupaten di sekitarnya khususnya banjir, terutama kolaborasi dengan Kabupaten Karo," ujar Bobby, yang merupakan mantu dari Presiden Jokowi itu dalam debat ketiga Pilkada Medan 2020, Sabtu (5/12).

Bobby yang berpasangan dengan calon Wakil Wali Kota Aulia Rachman itu menyebutkan seharusnya hujan yang terjadi di Kabupaten Karo bisa dideteksi sehingga bisa lebih cepat dikolaborasikan dengan Pemko Medan.

"Ketika hujan deras di Karo dan debit air mulai naik, ini harus bisa diselaraskan dan dikomunikasikan dengan Pemko Medan untuk bisa membuka saluran di Medan. Kanal di Medan harus bisa dibuka secepat mungkin ketika air di hulu naik," tuturnya.

Salman Alfarisi lantas membantah pernyataan Bobby. Menurutnya, banjir Medan disebabkan oleh kegagalan kolaborasi Pemerintah Pusat dengan Pemprov Sumut dan Pemko Medan.

"Presiden, Gubernur, dan Wali Kota, semua itu jabatan politis. Ketika banjir besar kemarin terjadi meliputi beberapa kabupaten/kota, apabila dikatakan kegagalan, maka ini bukan kegagalan Medan," tepisnya.

"Tapi kegagalan kolaborasi pusat dengan provinsi dan kolaborasi pusat dengan Medan. Medan punya wilayah kerja. Dan begitu juga dengan sungai ini wilayah BWS (Balai Wilayah Sungai) yang di bawah pusat langsung. Jadi kita harap jangan sebut kegagalan itu murni Kota Medan," ucap dia.

Dalam debat itu, Aulia Rachman menyebut kolaborasi dengan Pemerintah Pusat serta Kabupaten Karo untuk menanggulangi banjir merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota Medan.

Infografis BENDA WAJIB DI TPS PILKADA SAAT PANDEMI. (Foto: CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi)

"Ini harus jadi tanggung jawab Pemko untuk merawat supaya tidak masuk air ke dalam wilayah pemukiman," cetusnya.

Merespons itu, Akhyar mengaku beberapa kali mengajukan upaya penanganan banjir rob di wilayah Belawan kepada Presiden Jokowi pada 2018. Akan tetapi hingga kini tidak ada realisasinya.

"Ini kami seluruh warga Medan menunggu janji dan realisasi Presiden terhadap penanganan rob di Medan," sindirnya.

Diketahui, banjir melanda Kota Medan pada Jumat (4/12) dini hari. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan mencatat sebanyak 4.249 kepala keluarga atau 12.783 jiwa serta 2.396 rumah yang tersebar di 10 kecamatan di Kota Medan terendam banjir.

Bencana ini juga memakan korban jiwa lima orang dan dua orang lainnya masih dalam pencarian.

Selain melanda Medan, air bah juga menerjang Kota Binjai dan Kabupaten Deliserdang. Ribuan rumah terendam dan warga terpaksa mengungsi.