Badan Kehormatan Diminta Panggil PSI Karena Absen Paripurna

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik meminta Badan Kehormatan (BK) memanggil Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Pasalnya, anggota Fraksi PSI DPRD DKI tidak hadir dalam rapat paripurna agenda persetujuan Raperda APBD DKI Jakarta 2021, Senin (7/12).

"Saya minta BK untuk melakukan langkah-langkah bila dalam ketentuan sekian kali paripurna dia enggak datang ya harus dipanggil BK," kata Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (8/12).

Politikus Partai Gerindra itu mempertanyakan alasan absennya PSI dari rapat paripurna kemarin. Menurut Taufik, jika memang alasannya menolak kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD, seharusnya fraksi PSI hadir dalam rapat paripurna.

Taufik juga membantah tudingan Ketua DPW PSI Jakarta Michael Victor Sianipar yang menyebut bahwa pembahasan APBD 2021 dilakukan tertutup. Dia menegaskan, sejak awal pembahasan APBD 2021 dilakukan dengan transparan.

"PSI ngarang-ngarang itu, pembahasan APBD saya kira sangat transparan, terbuka untuk umum," kata Taufik.

"Itu makanya baca aturannya, dan dia mesti dengar bahwa diketok palu bahwa pembahasan APBD ini dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum," ujarnya menambahkan.

Dalam kesempatan terpisah, Michael mengapresiasi keputusan DPRD yang tidak menaikkan gaji dan tunjangan anggota DPRD. Namun demikian, Michael mendesak agar DPRD membuka anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) ke publik.

"Rakyat Jakarta berhak mengetahui apakah yang kembali ke besaran tahun 2020 itu hanya tunjangan atau termasuk anggaran kegiatan," tutur Michael.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Parsetyo Edi Marsudi memastikan tidak ada kenaikan gaji atau tunjangan bagi anggota dewan. Hal tersebut disampaikan Pras seusai rapat paripurna pengesahan APBD Jakarta tahun 2021.

"Bahwa tunjangan yang dikatakan gaji Rp700 juta, sekali lagi saya sebagai ketua dewan yang bertanggung jawab di dalam DPRD saya katakan tidak naik," ujar Pras.