Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok geram mendengar kabar kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta.
Hal itu disampaikan Ahok dalam sebuah video di kanal Youtube pribadinya, Panggil Saya BTP. Dalam video tersebut, Ahok berbincang mengenai kabar kenaikan gaji dan tunjangan DPRD dengan anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah.
"Saya baca sampai tunjangan rumah (anggota DPRD) Rp110 juta di medsos. Saya ngamuk baca itu," kata Ahok dalam video, sebagaimana dikutip CNNIndonesia.com, Senin (7/12).
Ahok meminta Ima buka-bukan terkait gaji dan tunjangannya sebagai anggota dewan. Kepada Ahok, Ima mengaku sebulan mendapatkan gaji dan tunjangan sebesar Rp108.854.900.
Namun, penghasilan bersih yang ia terima setelah dipotong pajak sebesar Rp73.063.500. Jumlah gaji dan tunjangan anggota dewan itu ditetapkan sejak 2017.
Menurut Ima, jumlah tersebut sudah termasuk tunjangan perumahan sebesar Rp60 juta dan uang transportasi Rp21,5 juta.
Mendengar penjelasan Ima, Ahok mengaku tidak akan menyetujui kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD jika dirinya masih menjabat sebagai orang nomor satu di Jakarta.
"Makanya jujur aja, kalau saya jadi gubernur, enggak akan saya setuju tunjangan rumah Rp60 juta, (tunjangan) mobil Rp21,5 juta," ujar Ahok.
![]() |
Tantang Politisi Muda DPRD DKI
Dalam video yang berdurasi kurang lebih 37 menit itu Ahok juga mempertanyakan peran anak-anak muda yang kini duduk sebagai anggota dewan di DPRD DKI. Sebab, menurut Ahok, selama ini mereka diam-diam menikmati tunjangan yang terlalu besar.
"Pertanyaan saya ini kan banyak anak-anak muda juga masuk ke DPRD 2019. Begitu masuk mereka menikmati tunjangan mobil dan rumah Rp60 juta ini? Ada enggak dia ngomong anak-anak muda yang hebat-hebat itu? Enggak ada ngomong?" tanya Ahok.
Ahok mempertanyakan sikap para politisi muda yang selama ini tidak bersuara lantang dengan gaji dan tunjangan yang cukup besar itu. Ia menduga, para politisi muda itu turut menikmati fasilitas tersebut.
"Saya juga mau tantang anak-anak muda yang baru masuk ke dewan seperti kamu. Saya enggak peduli partai manapun. Kok kamu selama setahun nikmatin yang enggak wajar ini diem-diem ya?" tanya Ahok.
"Katanya hebat-hebat, jujur-jujur. Kita enggak minta potong (gaji) loh. Ini APBD DKI turun berapa persen PAD-nya?" kata dia menambahkan.
Dalam kesempatan itu, Ahok menilai seharusnya anggota DPRD DKI tidak layak mendapat kenaikan gaji dan tunjangan di masa pandemi Covid-19. Terlebih, pendapatan asli daerah (PAD) DKI Jakarta tengah menurun.
Di sisi lain, tunjangan aparatur sipil negara (ASN) di DKI juga dipotong sebesar 50 persen.
"Kalau ada Covid kita punya penghasilan turun, ASN tunjangan dipotong 50 persen. Kalau DPRD menaikkan penghasilan saya pun tidak suka. Itu nggak bener," tuturnya.
Ahok mengaku sudah berkomunikasi dengan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi ihwal kabar kenaikan gaji dan tunjangan anggota dewan. Menurut dia, saat itu Pras memastikan tidak ada kenaikan gaji maupun tunjangan bagi anggota DPRD DKI Jakarta.
(dmi/gil)