MPR Hingga Warga Ramai-ramai Kecam Jual Beli Vaksin Corona

Praktik jual-beli vaksin virus corona dikecam banyak pihak. Sejumlah rumah sakit bahkan telah membuka sistem pemesanan lebih dahulu atau pre-order vaksin Covid-19.

Ketua MPR Bambang Soesatyo pun meminta pemerintah tidak memberi ruang bagi spekulasi jual-beli vaksin virus corona jalur mandiri.

Dia menilai inisiatif sejumlah pihak yang membuka layanan pre-order vaksin corona jalur mandiri atau berbayar adalah langkah yang terburu-buru dan berpotensi merugikan masyarakat.

"[Saya] meminta pemerintah tidak memberi ruang bagi spekulasi jual-beli vaksin corona jalur mandiri, agar masyarakat tidak terkecoh dan dirugikan," kata Bamsoet dalam keterangannya, Selasa (15/12).

Ia meminta Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan PT Bio Farma (Persero) meningkatkan intensitas sosialisasi informasi tentang rencana ketersediaan, jadwal, harga, dan tata cara pembelian vaksin vaksin Covid-19 jalur mandiri.

Bamsoet mengatakan Bio Farma memang berencana menerapkan metode pembelian dengan sistem pemesanan lebih dahulu. Namun, kata dia, Bio Farma belum melayani pre order vaksin Covid-19 jalur mandiri untuk keperluan apapun, termasuk untuk fasilitas kesehatan maupun kebutuhan perorangan saat ini.

"Jumlah produk jadi vaksin corona yang tersedia saat ini hanya 1,2 juta dosis. Pemanfaatannya diprioritaskan untuk tenaga kesehatan. Rencananya, akan ada bahan baku vaksin corona untuk pembuatan 45 juta dosis pada Januari 2021. Tetapi, prioritas pemanfaatannya pun belum ditetapkan pemerintah," ujarnya.

Bamsoet juga meminta agar pemerintah tidak mengabaikan ketentuan tentang izin penggunaan vaksin Covid-19. Menurutnya, vaksin Covid-19 baru boleh digunakan setelah mendapatkan izin edar atau emergency use of authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

''Untuk kebutuhan jalur mandiri, vaksinnya memang belum ada.Karena ketentuan persyaratannya cukup ketat, masyarakat harus berhati-hati dan menunggu informasi resmi dari pemerintah, termasuk informasi dari Satgas Covid-19 maupun dari Bio Farma sendiri,'' ujar Bamsoet.

Bio Farma mendapatkan tugas dari Kementerian BUMN untuk mendistribusikan vaksin corona berbayar ke masyarakat.

Proses untuk mendapatkan vaksin corona terdiri dari sejumlah tahap. Pada tahap pertama, WNI maupun warga negara asing (WNA) berusia 18 hingga 59 tahun perlu mendaftar untuk memesan lebih awal (pre-order) vaksin tersebut.

Pemesanan diterapkan agar perusahaan dapat mengetahui kebutuhan vaksin di suatu daerah. Pengiriman pun dilakukan sesuai pesanan untuk mencegah penimbunan oleh oknum nakal.

Namun, Bio Farma menyatakan hingga saat ini belum melaksanakan sistem pelayanan pre-order untuk vaksinasi Covid-19 jalur mandiri dalam bentuk apa pun, baik untuk keperluan fasilitas kesehatan maupun untuk perorangan.

Infografis Rincian Target Penerima Vaksin Corona dan Mandiri Gratis. (CNN Indonesia/Basith Subastian)

Hal ini lantaran pemerintah masih menyelesaikan skema pelaksanaan vaksinasi Covid-19 baik untuk kebutuhan program bantuan pemerintah maupun kebutuhan mandiri.

"Saat ini, Bio Farma masih mengembangkan sistem yang akan digunakan untuk pemesanan pre-order vaksinasi Covid-19 khususnya untuk jalur mandiri, dan hingga saat ini, belum ada ketentuan maupun pengaturan teknis dari pemerintah terkait hal tersebut, dan yang terpenting adalah, pelaksanaan vaksinasinya sendiri tetap menunggu izin penggunaan dari Badan POM," kata Juru Bicara Bio Farma, Bambang Heriyanto.

Desakan Vaksin Gratis

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mendesak pemerintah agar memberikan vaksin corona secara cuma-cuma alias gratis kepada seluruh masyarakat. Pemerintah pun diminta membatalkan rencana skema vaksin mandiri alias berbayar.

Mereka menilai pelayanan dan penjaminan kesehatan masyarakat adalah kewajiban negara.Selain itu, mereka juga meminta pengadaan hingga distribusi vaksin dilakukan tanpa praktik korupsi.

"LBH Jakarta menuntut pemerintah agar menyediakan vaksin covid-19 yang aman, efektif, dan gratis bagi seluruh rakyat Indonesia serta mencegah komersialisasi vaksin," kata Kepala Bidang Advokasi LBH Jakarta Nelson Nikodemus Simamora melalui keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Selasa (15/12).

Desakan vaksin gratis ini muncul karena mereka menilai upaya pencegahan utama pandemi yang terjadi di Indonesia masih lemah. Karena itu, menurutnya, solusi penunjang penyelesaian pandemi lain seperti vaksin, wajib diberikan secara menyeluruh dan berkeadilan kepada segenap masyarakat.

Vaksin Sinovac baru tiba di Indonesia disimpan di Bio Farma Bandung. (Muchlis-Biro Setpres)

Nelson mengingatkan, vaksinasi merupakan tindakan pengebalan masyarakat dari wabah penyakit--dalam hal ini pandemi Covid-19--sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular.

LBH Jakarta menyayangkan skema vaksinasi pemerintah justru mengarah pada komersialisasi vaksin. Sebab, total penerima vaksin dari program pemerintah hanya 32.158.276 orang dengan kebutuhan 73.964.035 dosis vaksin Covid-19. Sedangkan penerima vaksin mandiri berjumlah 75.048.268 orang dengan kebutuhan 172.611.016 dosis vaksin Covid-19.

"Pemerintah menyatakan 75 juta orang harus melakukan vaksinasi mandiri alias berbayar, dan hal ini disambut oleh berbagai rumah sakit yang sudah membuka pendaftaran vaksinasi," kata Nelson.

Gagasan vaksinasi berbayar dan gratis ini juga mendapat penolakan dari sejumlah Ahli kesehatan masyarakat RI, epidemiolog hingga masyarakat luas. Petisi menuntut pemerintah menggratiskan vaksin Covid-19 pun muncul di situs www.change.org.

Petisi pertama dibuat oleh Sulfikar Amir yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo, Ketua dan Wakil Ketua DPR RI, serta Menteri Kesehatan. Pantauan CNNIndonesia.com per Selasa (14/12) pukul 14.25 WIB, setidaknya 6.638 orang telah menandatangani petisi daring itu.

Sebagian warga pun mulai membandingkan rencana pemberian vaksin gratis yang dilakukan oleh sejumlah negara. Negara seperti Australia, Hong Kong, Selandia Baru, Belgia, Jepang, hingga India pun berencana menggratiskan vaksin kepada seluruh populasinya.

Padahal sebagaimana diketahui, India memiliki jumlah populasi sebanyak 1,3 miliar atau menduduki peringkat kedua negara dengan rakyat terbanyak di dunia, sementara Indonesia saat ini menduduki posisi keempat.