Sufmi Dasco: Gerindra Tak Usulkan Nama Pengganti Edhy Prabowo

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa partainya tidak mengusulkan nama pengganti Edhy Prabowo di kursi Menteri Kelautan dan Perikanan.

Menurutnya, internal Gerindra tidak pernah membahas pengganti Edhy dan menyerahkan hal tersebut ke Presiden Joko Widodo.

"Di internal Gerindra tidak ada pembahasan mengenai siapa yang akan menggantikan Menteri Kelautan dan Perikanan, dan diserahkan kepada Presiden," kata Dasco lewat pesan singkat, Rabu (15/12).

Ia pun menyatakan bahwa dirinya tidak mungkin menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan selanjutnya. Pasalnya, Wakil Ketua DPR RI itu mengaku dirinya tidak menguasai bidang kelautan dan perikanan.

"Bahwa saya tidak menguasai bidang kelautan dan perikanan tersebut sehingga tidak mungkin saya menjalankan sesuatu yang tidak dikuasai dengan baik," ucapnya.

Kursi Menteri Kelautan dan Perikanan masih belum diduduki pejabat definitif hingga saat ini. Jabatan tersebut kosong setelah Edhy mengundurkan diri karena tersandung kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster atau benur.

Isu reshuffle atau perombakan kabinet sendiri sedang marak diperbincangkan saat ini.

Waketum PKB Jazilul Fawaid membenarkan ada kemungkinan perombakan komposisi kabinet akan dilakukan Jokowi pada Rabu Pon, berdasarkan penanggalan Jawa, atau 23 Desember.

Menurutnya, prediksi itu berdasarkan pada kebiasaan Jokowi melakukan reshuffle kabinet di waktu-waktu sebelumnya.

"Insya Allah, itu perkiraan saya dari kebiasaan yang sudah-sudah," kata Jazilul, saat menjawab pertanyaan CNNIndonesia.com, soal kemungkinan reshuffle pada Rabu Pon itu, Rabu (16/12).

Koalisi Pendukung Jokowi pun telah mendesak Jokowi segera mengevaluasi jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Sekretaris Jenderal Projo, Handoko mengatakan evaluasi perlu segera dilakukan agar tidak ada menteri yang menjadi beban penurunan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

"Presiden perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja kabinet sehingga pimpinan kementerian dan lembaga tidak menjadi beban yang berakibat turunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah," kata Handoko dalam konferensi pers yang berlangsung di Cikini, Jakarta Pusat pada Sabtu (12/12).