MUI Minta Pemerintah RI Tegas Dukung Palestina

Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah Indonesia lebih tegas menyuarakan dukungan terhadap Palestina di kancah internasional. Upaya tersebut diperlukan seiring desakan normalisasi hubungan Indonesia-Israel yang diutarakan pelbagai pihak.

Seruan itu merupakan satu dari tujuh rekomendasi pesan akhir tahun yang disampaikan MUI dalam agenda 'Pengukuhan dan Taaruf Dewan Pimpinan MUI Periode 2020-2025' yang diselenggarakan di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (24/12).

"Dewan Pimpinan MUI mendorong Pemerintah agar tetap berpegang pada amanat konstitusi dan lebih tegas menyuarakan di dunia internasional tentang kedudukan bangsa Indonesia yang mendukung perjuangan bangsa Palestina dalam mendapatkan hak kemerdekaannya," ujar Sekretaris Jenderal MUI, Amirsyah Tambunan, Kamis (24/12).

Kementerian Luar Negeri sebelumnya menyatakan tidak akan menanggapi rayuan pemerintah Amerika Serikat (AS) yang menawarkan dana bantuan pembangunan hingga miliaran dolar, dengan syarat Indonesia melakukan normalisasi hubungan dengan Israel.

Menurut pernyataan CEO US International Development Finance Corp. Adam Boehler, dia memperkirakan Indonesia bakal mendapat bantuan hingga mencapai US$2 miliar, atau sekitar Rp28,46 triliun, jika mau membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

Sementara itu, rekomendasi berikutnya adalah mengenai dorongan agar ada reformasi institusi penegak hukum. MUI menilai penegakan hukum yang adil masih menjadi tantangan berat Indonesia di tahun ini. Pasalnya, masyarakat masih lantang menyuarakan belum optimalnya kesetaraan perlakuan dalam penegakan hukum (equality before the law).

"Karena penegakan hukum yang adil, konsekuen dan konsisten merupakan syarat mutlak bagi sebuah bangsa yang maju," tutur Amirsyah.

Selanjutnya, rekomendasi juga terdiri dari permintaan hukuman yang berat terhadap pejabat publik yang terbukti melakukan korupsi, narkoba dan tindakan asusila.

Selain itu, rekomendasi juga mencakup peringatan terhadap pemerintah dan DPR supaya senantiasa menampung aspirasi masyarakat dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan; hingga dorongan agar pemerintah serius menghadapi pandemi covid-19.