BPOM Diminta Objektif Meski Jadwal Suntik Vaksin 13 Januari

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tetap profesional dan objektif dalam mengeluarkan izin pakai penggunaan darurat (EUA) vaksin virus corona (Covid-19) buatan Sinovac meskipun telah diumumkan pelaksanaan vaksinasi pada 13 Januari.

"BPOM (harus) bekerja profesional dan objektif menilai kelayakan vaksin tersebut. Diharapkan BPOM tidak terpengaruh pada tekanan pihak tertentu dalam memproses pemberian EUA," kata Mulyanto kepada CNNIndonesia.com, Selasa (5/1).

Mulyanto menyatakan BPOM harus berani menetapkan hasil pemeriksaan sesuai prosedur yang berlaku serta berpegang pada prinsip perlindungan masyarakat.

Menurutnya, BPOM harus memastikan masyarakat tak mendapatkan vaksin yang belum jelas khasiat, keamanan, dan kehalalannya.

"Yang disuntikan ke masyarakat hanyalah vaksin yg sudah lulus uji klinis tahap III serta mendapat izin edar dari BPOM," ujar Mulyanto.

Politikus PKS itu juga mengingatkan bahwa BPOM memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi masyarakat dari paparan virus corona.

"BPOM harus melaksanakan proses pengujian dengan cara yang akurat dan tepat. Jangan sampai karena tekanan pihak tertentu BPOM terpaksa mengeluarkan izin edar meskipun sebenarnya vaksin tersebut tidak layak pakai," katanya.

Sebelumnya Juru Bicara Vaksin Covid-19 dari BPOM Lucia Riska Andalusia mengatakan pihaknya akan mengeluarkan EUA vaksin produksi Sinovac di Indonesia secepatnya.

Hingga kini EUA vaksin Covid-19 Sinovac belum dikeluarkan BPOM. Pihaknya masih menunggu kelengkapan data dari tim peneliti uji klinis fase III vaksin Sinovac yang berada di Bandung.

"EUA belum, pastinya kami upayakan secepatnya setelah menerima data lengkap. Agar penyuntikan dapat segera diberikan," kata Lucia kepada CNNIndonesia.com, Selasa (5/1).