Pemerintah Belum Berniat Sanksi Warga Tolak Vaksinasi Corona

CNN Indonesia | Rabu, 06/01/2021 22:45 WIB
Pemerintah belum terpikir menjatuhkan sanksi bagi penduduk yang menolak vaksinasi Covid-19. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin. (CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah pusat hingga saat ini belum membahas soal kebijakan pemberian sanksi bagi warga Indonesia yang menolak untuk dilakukan penyuntikan vaksin virus corona (Covid-19).

Kendati begitu, Budi tak menampik bila pemerintah membuka peluang untuk menggodok aturan itu. Sanksi untuk penolakan vaksinasi itu menurutnya masih perlu melihat dinamika yang terjadi di lapangan kelak.

"Sampai sekarang diskusi ke arah situ belum pernah terjadi di pemerintah pusat. Kita akan melihat dinamikanya. Kalau saya pribadi percaya bahwa meyakinkan dengan cara persuasif itu akan jauh lebih baik untuk penerimaan masyarakat disuntik oleh vaksin," kata Budi dalam program Mata Najwa yang ditayangkan di Trans7, Rabu (6/1) malam.


Budi pun tak heran bila masih ada sebagian masyarakat yang menolak vaksinasi terkait khawatir keamanan, hingga aspek kehalalan vaksin. Sebab, menurutnya vaksinasi yang sudah terjadi sejak dulu di berbagai negara juga menimbulkan polemik serupa.

"Di seluruh dunia yang sekarang menjadi isu untuk beberapa vaksin yang sedang dijalankan seperti rubella, adalah vaccine hesitancy. Jadi banyak yang merasa perlu tidak divaksin karena mereka merasa itu hak mereka," jelas Mantan Direktur Utama Bank Mandiri ini.

Namun begitu, Budi mengingatkan kembali kepada masyarakat bila tujuan vaksinasi tidak akan terwujud bila warga yang divaksin kurang dari 70 persen penduduk Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah saat ini menargetkan akan menyuntik vaksin covid-19 terhadap 67-70 persen penduduk atau sekitar 181,5 juta orang guna mewujudkan herd immunity atau kekebalan kelompok terhadap virus corona. Sehingga, 30 persen warga lainnya tidak perlu menjalani vaksinasi.

Seiring dengan pengadaan dan rencana vaksinasi di tanah air, Budi pun tetap meminta agar pemerintah daerah fokus melakukan upaya testing, tracing dan treatment (3T). Sementara masyarakat juga diharap tetap patuh dalam menjalankan 3M yang meliputi memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

"Ini bukan hanya untuk melindungi diri kita dari Covid-19, melainkan melindungi tetangga, keluarga, rakyat Indonesia," pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengingatkan soal sanksi bagi warga ibu kota yang menolak vaksinasi Covid-19. Sanksi itu, kata dia, sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19.

Riza pun mengaku memahami adanya warga yang ragu terhadap vaksin yang diberikan pemerintah. Namun, ia meminta warga tidak khawatir, sebab pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap vaksinasi itu.

(khr/ayp/ayp)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK