Risma Akui Penyaluran Bansos Terkendala Data Belum Lengkap

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengakui jika penyaluran bantuan sosial (bansos) dalam program Perlindungan Sosial dan Pemulihan Ekonomi Nasional belum optimal. Ini disebabkan oleh data milik pemerintah belum lengkap.

Hal tersebut disampaikan Risma dalam rapat perdananya sebagai Mensos dengan Komisi VIII DPR RI, Rabu (13/1).

"Kendalanya adalah disebabkan karena data yang tidak lengkap, sekarang lagi menjadi konsentrasi saya dengan daerah untuk melengkapi, karena tidak terkoneksi dengan NIK, sekarang ini jadi PR kami," kata Risma.

Risma mengatakan, tahun ini Kemensos bakal terus memperbaiki data tersebut. Salah satu caranya dengan mengintegrasikan data bersama kementerian dan lembaga terkait.

Terkait data terintegrasi tersebut, Risma menyatakan pihaknya bakal berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), serta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

"Untuk kita bersama-sama gunakan data yang sama, sehingga ke depan bisa kita petakan, sehingga (penyaluran bansos) jadi lebih terukur," ujar Risma.

Risma menjelaskan, untuk bansos program Perlindungan Sosial Pemulihan Ekonomi Nasional tahun anggaran 2020 sudah terealisasi Rp123,51 triliun atau sebesar 97,09 persen dari pagu anggaran Rp127,2 triliun.

Realisasi anggaran tersebut terdiri dari bansos sembako Jabodetabek terealisasi 99,91 persen, bansos tunai terealisasi 98 persen, bansos tunai bagi KPM sembako non PKH 99,99 persen, program keluarga harapan terealisasi 99,92 persen, bansos beras terealisasi 100 persen, dan program sembako bantuan pangan non tunai (BPNT) terealisasi 92,92 persen.