Ribka Tjiptaning dan Antitesis Tukang Stempel DPR

Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampow menyatakan bahwa anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP Ribka Tjiptaning telah mewakili kritik masyarakat di tengah upaya penggiringan opini yang masif yang dilakukan oleh pemerintah saat ini lewat berbagai macam media.

Hal tersebut dinyatakan Jeirry merespons pernyataan Ribka yang menolak mengikuti program vaksinasi Covid-19 yang diselenggarakan pemerintah.

"Bagi saya, itu pentingnya suara seorang Ribka Tjiptaning. Meski dia bertentangan dengan penggiringan opini publik yang masif betul dilakukan pemerintah atau pihak lain, bahkan menggunakan instrumen media, baik media massa atau media online," kata Jeirry dalam Forum Kamisan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) bertema 'Debut DPR di Awal 2021' yang digelar secara daring, Kamis (14/1).

Dia pun menilai bahwa penolakan Ribka tersebut mewakili suara kriitk masyarakat yang semakin sepi di tengah upaya penyeragaman yang makin kuat saat ini. Menurut Jeirry, langkah-langkah penyeragaman opini saat ini telah membuat perbedaan pendapat di tengah masyarakat tidak ada lagi.

Dalam konteks situasi itu, lanjutnya, kritik Ribka menjadi penting untuk mengajarkan DPR agar lebih pro terhadap substansi.

Menurut dia, penolakan Ribka itu juga memberikan nuansa bahwa DPR tidak boleh hanya menjadi tukang stempel yang sekadar memberikan persetujuan tanpa mendalami substansi kebijakan yang diambil pemerintah.

Sementara itu, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus menyatakan bahwa keberanian Ribka menyatakan pendapat yang berbeda dengan sikap fraksi merupakan mimpi masyarakat Indonesia selama ini agar pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh anggota dewan tidak dikendalikan oleh partai politik.

"Ini mimpi kita, tidak ingin DPR yang jumlahnya 575 orang selalau seragam dalam banyak hal kemudian semua dikendalikan partai politik atau fraksi," katanya.

"Anggota DPR diharapkan bisa menyampaikan sikap pribadi, jika bertentangan dengan partai dia tidak boleh takut dengan itu. Kalau semua suarakan sikap fraksi saja, tidak relevan kita dukung kenaikan jumlah kursi itu," imbuhnya.

Namun begitu, dia menilai penolakan Ribka terhadap vaksin Covid-19 bersifat provokatif. Menurut Lucius, pernyataan Ribka sangat berbahaya di tengah polarisasi masyarakat dalam menyikapi vaksin Covid-19.

"[Ribka] tidak bijak ketika di rapat terbuka DPR Ribka memprovokasi masyarakat hingga memperkeruh suasana," tuturnya.

Sebelumnya, Ribka membuat sejumlah pernyataan kontroversial dalam rapat kerja Komisi IX pada Selasa (12/1). Ia tegas menolak untuk divaksin covid-19. Dia mengaku memilih membayar denda ketimbang disuntik vaksin Covid-19.

"Kedua, kalau persoalan vaksin saya tetap tidak mau divaksin maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin, saya sudah 63 tahun nih. Misalnya hidup di DKI Jakarta semua anak cucu saya dapat sanksi Rp5 juta mending saya bayar," ujarnya dalam rapat tersebut.

Ribka mengisyaratkan masih meragukan vaksin Covid-19. Berkaca dari pengalaman pemberian sejumlah vaksin lainnya, yang justru membuat orang lumpuh hingga meninggal dunia. Misalnya, vaksin antipolio membuat sejumlah orang lumpuh di Sukabumi dan vaksin kaki gajah di Majalaya menyebabkan 12 orang meninggal dunia.

"Saya yang pertama bilang saya yang pertama menolak vaksin. Kalau dipaksa pelanggaran HAM, tidak boleh memaksa begitu," imbuhnya.