Jalan Mulus Listyo Sigit Prabowo Jadi Kapolri Baru
CNN Indonesia
Rabu, 20 Jan 2021 13:10 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Kabareskrim Komjen Lisyo Sigit Prabowo diprediksi bakal menjadi Kapolri baru menggantikan Jenderal Idham Azis (kiri) dengan tanpa ada penolakan dari DPR (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)
Jakarta, CNN Indonesia --
Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komisaris JenderalListyo Sigit Prabowo bakal segera dikukuhkan sebagai Kapolripengganti Jenderal Idham Azis yang akan pensiun pada Februari mendatang.
Listyo, tinggal melewati satu langkah terakhir pemilihannya tersebut, yakni uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di Komisi III DPR RI pada Rabu (20/11).
Jalan Listyo menjadi pucuk pimpinan Korps Bhayangkara ini diperkirakan mulus. Termasuk ketika berhadapan dengan para politikus Senayan di Kompleks DPR dalam uji kepatutan dan kelayakan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mulus-mulus saja. Dalam sejarah pemilihan Kapolri pasca UU 2/2002 disahkan, semua mulus-mulus saja di DPR. Sekedar formalitas saja, mengikuti mekanisme yang ada," kata pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (20/11).
Bambang menyoroti banjir dukungan terhadap Listyo sudah terlihat sebelum fit and proper test digelar. Tak ada nada sumbang atau penolakan dari fraksi-fraksi di DPR.
Dari segi politik, kata dia, biasanya pemilihan Kapolri akan berujung aklamasi. Menurutnya, anggota dewan yang mendukung atau pun tak mendukung, pada akhirnya harus seirama dengan hak prerogatif Presiden dalam pemilihan itu.
"Tak ada penolakan secara frontal. Seperti biasanya politisi, tentu juga menghitung bargaining position mereka bila akan menolak. Makanya fit and proper test itu hanya formalitas saja," ucap dia.
"Dalam UU 2/2002 tak menyebut bagaimana mekanisme kontrol oleh DPR yang efektif,' tambahnya.
Berdasarkan pengamatannya, hanya ada satu pemilihan Kapolri yang berakhir anomali ,yaitu saat Presiden mengusulkan nama Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri pada 2015 lalu.
Budi, yang pada akhirnya gagal menjadi 'Tribrata 1' itu tersandung skandal kasus dugaan korupsi dan sempat ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
"Diusulkan presiden, disetujui DPR, dan dianulir lagi oleh Presiden," ucapnya.
Tanpa Penolakan
Pemilihan Listyo memang mendapat angin segar dari berbagai pihak, termasuk dari Parlemen. Sejak resmi diusulkan Jokowi pada Rabu (13/1) lalu, sosok Jenderal berbintang tiga ini banjir dukungan.
Berdasarkan catatan CNNIndonesia.com, seluruh fraksi di Komisi III DPR RI tidak mempersoalkan sosok Listyo.
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Arteria Dahlan menyatakan fraksinya siap mendukung calon yang diajukan Jokowi.
"Saya melihat pilihan Pak Jokowi ke Komjen Listyo Sigit sangat tepat dan cukup beralasan dan diambil melalui suatu proses pencermatan yang mendalam melalui suatu keputusan-keputusan yang matang dan telah mempertimbangkan banyak hal serta pastinya merupakan keputusan yang terbaik," kata Arteria kepada CNNIndonesia.com, Rabu (13/1).
Oposisi pun senada. Misalnya, Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi PAN Pangeran Khairul Saleh menyatakan Listyo Sigit adalah putra terbaik di Polri yang bisa menjadi harapan masyarakat. Ia pun menyatakan bahwa PAN bakal menyokong pilihan Jokowi itu.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Nasir Djamil juga menyatakan menghormati keputusan Jokowi terkait pencalonan Listyo menjadi Kapolri.
Nasir pun tidak mempersoalkan langkah Jokowi yang lebih memilih menunjuk calon Kapolri dari lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1991. Dari segi angkatan di kepolisian, Listyo memang tercatat lebih muda ketimbang calon-calon lain dalam daftar yang diajukan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) ke Presiden Jokowi.
"PKS menghormati keputusan Presiden terkait penunjukan Listyo menjadi calon Kapolri, karena di UU Polri tidak ada soal urut kacang atau lompatan-lompatan dari angkatan, syaratnya perwira tinggi aktif dan dengan memperhatikan jenjang karir di kepolisian," terang Nasir.
Bahkan, KPK pun turut memberi dukungan terhadap Listyo. Novel Baswedan misalnya yang menggambarkan Listyo sebagai sosok pemberani dan dapat mereformasi institusi Polri.
Novel, yang merupakan mantan anggota Korps Bhayangkara pun berharap agar Listyo dapat membenahi institusinya.
"Semoga Komjen Listyo Sigit, calon tunggal Kapolri adalah pribadi yang berani dan antikorupsi. Sehingga Pak Sigit berani perbaiki Polri," kata Novel melalui akun Twitternya, Jumat (15/1).
Dari kalangan masyarakat, dukungan datang dari Kepala Desa Ulak Pandan, Kec. Semidang Aji, Kabupaten OKU, Herwani melalui berita yang dirilis oleh Divisi Humas Polri dalam humas.polri.go.id.
Kasus Novel Baswedan
Namun demikian, banjir dukungan itu bukan berarti kiprahnya di kepolisian berjalan mulus. Sejumlah pihak masih mempertanyakan sikap Listyo dalam menangani kasus-kasus pidana yang tak tuntas pada eranya.
Misalnya, terkait penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Kritikan terhadap kasus itu masih sering mencuat meski dua pelaku sudah ditangkap dan berhasil disidangkan hingga mendekam di balik jeruji besi.
Tim Advokasi Novel Baswedan menyayangkan Listyo yang belum mampu mengungkap aktor intelektual dan melakukan penegakan hukum yang maksimal terhadap anggota Polri yang terlibat dalam kasus tersebut.
"Pengungkapan kejahatan tersebut hanya berhenti pada aktor lapangan, yakni Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis," tulis tim advokasi tersebut melalui keterangan resmi.
"Sebagaimana diketahui, Tim Advokasi Novel Baswedan menilai penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian tidak kunjung menuai hasil," tambahnya.
Menurut pengamat Bambang Rukminto, pola serupa akan menjadi ciri khas Listyo Sigit dalam memimpin institusi penegakan hukum tersebut ke depannya.
Menurutnya polisi akan menganggap kasus-kasus tersebut sudah tuntas terselesaikan. Padahal, bagi sebagian besar masyarakat ataupun pihak-pihak tertentu menilai bahwa penyelesaiannya masih mengundang tanda tanya.
"Pola-pola penyelesaian kasusnya akan sama seperti saat beliau menjadi Kabareskrim, saat mengungkap kasus kekerasan pada Novel Baswedan, atau kebakaran gedung Kejaksaan. Motif pelakunya sangat sederhana, dan tak pernah tuntas mengungkap siapa otak sebenarnya dari kasus itu," tandas dia.
Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komisaris JenderalListyo Sigit Prabowo bakal segera dikukuhkan sebagai Kapolripengganti Jenderal Idham Azis yang akan pensiun pada Februari mendatang.
Listyo, tinggal melewati satu langkah terakhir pemilihannya tersebut, yakni uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di Komisi III DPR RI pada Rabu (20/11).
Jalan Listyo menjadi pucuk pimpinan Korps Bhayangkara ini diperkirakan mulus. Termasuk ketika berhadapan dengan para politikus Senayan di Kompleks DPR dalam uji kepatutan dan kelayakan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mulus-mulus saja. Dalam sejarah pemilihan Kapolri pasca UU 2/2002 disahkan, semua mulus-mulus saja di DPR. Sekedar formalitas saja, mengikuti mekanisme yang ada," kata pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (20/11).
Bambang menyoroti banjir dukungan terhadap Listyo sudah terlihat sebelum fit and proper test digelar. Tak ada nada sumbang atau penolakan dari fraksi-fraksi di DPR.
Dari segi politik, kata dia, biasanya pemilihan Kapolri akan berujung aklamasi. Menurutnya, anggota dewan yang mendukung atau pun tak mendukung, pada akhirnya harus seirama dengan hak prerogatif Presiden dalam pemilihan itu.
"Tak ada penolakan secara frontal. Seperti biasanya politisi, tentu juga menghitung bargaining position mereka bila akan menolak. Makanya fit and proper test itu hanya formalitas saja," ucap dia.
"Dalam UU 2/2002 tak menyebut bagaimana mekanisme kontrol oleh DPR yang efektif,' tambahnya.
Berdasarkan pengamatannya, hanya ada satu pemilihan Kapolri yang berakhir anomali ,yaitu saat Presiden mengusulkan nama Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri pada 2015 lalu.
Budi, yang pada akhirnya gagal menjadi 'Tribrata 1' itu tersandung skandal kasus dugaan korupsi dan sempat ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
"Diusulkan presiden, disetujui DPR, dan dianulir lagi oleh Presiden," ucapnya.
Tanpa Penolakan
Pemilihan Listyo memang mendapat angin segar dari berbagai pihak, termasuk dari Parlemen. Sejak resmi diusulkan Jokowi pada Rabu (13/1) lalu, sosok Jenderal berbintang tiga ini banjir dukungan.
Berdasarkan catatan CNNIndonesia.com, seluruh fraksi di Komisi III DPR RI tidak mempersoalkan sosok Listyo.
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Arteria Dahlan menyatakan fraksinya siap mendukung calon yang diajukan Jokowi.
"Saya melihat pilihan Pak Jokowi ke Komjen Listyo Sigit sangat tepat dan cukup beralasan dan diambil melalui suatu proses pencermatan yang mendalam melalui suatu keputusan-keputusan yang matang dan telah mempertimbangkan banyak hal serta pastinya merupakan keputusan yang terbaik," kata Arteria kepada CNNIndonesia.com, Rabu (13/1).
Oposisi pun senada. Misalnya, Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi PAN Pangeran Khairul Saleh menyatakan Listyo Sigit adalah putra terbaik di Polri yang bisa menjadi harapan masyarakat. Ia pun menyatakan bahwa PAN bakal menyokong pilihan Jokowi itu.
Nasib Kasus Novel Baswedan
Komjen Listyo Sigit Prabowo bakal menjadi Kapolri baru menggantikan Jenderal Idham Azis (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Nasir Djamil juga menyatakan menghormati keputusan Jokowi terkait pencalonan Listyo menjadi Kapolri.
Nasir pun tidak mempersoalkan langkah Jokowi yang lebih memilih menunjuk calon Kapolri dari lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1991. Dari segi angkatan di kepolisian, Listyo memang tercatat lebih muda ketimbang calon-calon lain dalam daftar yang diajukan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) ke Presiden Jokowi.
"PKS menghormati keputusan Presiden terkait penunjukan Listyo menjadi calon Kapolri, karena di UU Polri tidak ada soal urut kacang atau lompatan-lompatan dari angkatan, syaratnya perwira tinggi aktif dan dengan memperhatikan jenjang karir di kepolisian," terang Nasir.
Bahkan, KPK pun turut memberi dukungan terhadap Listyo. Novel Baswedan misalnya yang menggambarkan Listyo sebagai sosok pemberani dan dapat mereformasi institusi Polri.
Novel, yang merupakan mantan anggota Korps Bhayangkara pun berharap agar Listyo dapat membenahi institusinya.
"Semoga Komjen Listyo Sigit, calon tunggal Kapolri adalah pribadi yang berani dan antikorupsi. Sehingga Pak Sigit berani perbaiki Polri," kata Novel melalui akun Twitternya, Jumat (15/1).
Dari kalangan masyarakat, dukungan datang dari Kepala Desa Ulak Pandan, Kec. Semidang Aji, Kabupaten OKU, Herwani melalui berita yang dirilis oleh Divisi Humas Polri dalam humas.polri.go.id.
Kasus Novel Baswedan
Namun demikian, banjir dukungan itu bukan berarti kiprahnya di kepolisian berjalan mulus. Sejumlah pihak masih mempertanyakan sikap Listyo dalam menangani kasus-kasus pidana yang tak tuntas pada eranya.
Misalnya, terkait penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Kritikan terhadap kasus itu masih sering mencuat meski dua pelaku sudah ditangkap dan berhasil disidangkan hingga mendekam di balik jeruji besi.
Tim Advokasi Novel Baswedan menyayangkan Listyo yang belum mampu mengungkap aktor intelektual dan melakukan penegakan hukum yang maksimal terhadap anggota Polri yang terlibat dalam kasus tersebut.
"Pengungkapan kejahatan tersebut hanya berhenti pada aktor lapangan, yakni Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis," tulis tim advokasi tersebut melalui keterangan resmi.
"Sebagaimana diketahui, Tim Advokasi Novel Baswedan menilai penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian tidak kunjung menuai hasil," tambahnya.
Menurut pengamat Bambang Rukminto, pola serupa akan menjadi ciri khas Listyo Sigit dalam memimpin institusi penegakan hukum tersebut ke depannya.
Menurutnya polisi akan menganggap kasus-kasus tersebut sudah tuntas terselesaikan. Padahal, bagi sebagian besar masyarakat ataupun pihak-pihak tertentu menilai bahwa penyelesaiannya masih mengundang tanda tanya.
"Pola-pola penyelesaian kasusnya akan sama seperti saat beliau menjadi Kabareskrim, saat mengungkap kasus kekerasan pada Novel Baswedan, atau kebakaran gedung Kejaksaan. Motif pelakunya sangat sederhana, dan tak pernah tuntas mengungkap siapa otak sebenarnya dari kasus itu," tandas dia.
